Reshuffle Bukan Hanya Karena Konflik Koalisi

JAKARTA - Reshuffle kabinet dinilai oleh banyak kalangan akan segera terjadi dalam waktu dekatSinyal politik yang diperlihatkan akhir-akhir ini, menunjukkan bahwa kocok ulang hanya tinggal menunggu keputusan Presiden SBY saja

BACA JUGA: Berani Depak PKS, SBY Bisa Kualat

Namun, banyak kalangan juga berpandangan, bahwa perombakan kabinet nantinya bukan hanya dilatarbelakangi konflik di tubuh koalisi, melainkan juga atas dasar pertimbangan kinerja.

Pengamat politik Universitas Indonesia (UI), Iberamsyah mengatakan, reshuffle bukan hanya karena alasan politik semataPerombakan kabinet nantinya tidak sekedar disebabkan karena konflik yang melibatkan Golkar dan PKS saja

BACA JUGA: Jatah Menteri, PDIP Ditenggat Dua Minggu

“Reshuffle kabinet tidak semata-mata lantaran alasan politik semata, melainkan juga karena faktor kinerja yang berbasis pada prestasi dan performaMenteri-menteri dari kalangan profesional dan non parpol tidak lepas dari kemungkinan akan diganti

BACA JUGA: Demokrat Siapkan Jafar jadi Mentan

Sebab, SBY tipenya perfeksionis,” ujar Iberamsyah kepada wartawan, di Jakarta, kemarin (7/3).

Dia juga memprediksi menteri-menteri asal PKS seperti Menteri Pertanian Suswono dan Menkominfo Tifatul Sembiring besar kemungkinannya akan digantikan oleh peserta koalisi baru antara Partai Gerindra atau PDI PerjuanganPihaknya mengingatkan, kalau kader PDIP benar-benar masuk kabinet, Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufgri juga tidak menutup kemungkinan untuk digantiSementara, kader-kader Golkar di kabinet diprediksi masih akan mendapatkan jatah menteri di kabinet

Hal ini, katanya, lebih dikarenakan Demokrat masih membutuhkan Golkar untuk mengamankan jalannya pemerintahan hingga 2014 mendatangDi mata Demokrat dan Presiden SBY, Golkar tetap merupakan partai dengan kekuatan politik yang signifikan dan peranannya sangat menentukan"Yang paling aman tentu kader-kader GolkarYang paling tidak aman, kader PKS yang dianggap SBY tidak loyal," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Departemen Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum DPP Partai Demokrat Didi Irawadi, mengakui bahwa makna reshuffle terlalu sempit apabila hanya diidentikkan untuk keperluan koalisi semataDidi menegaskan bahwa reshuffle kali ini lebih dimaksudkan untuk mengevaluasi kinerja menteri-menteri secara keseluruhan baik dari prestasi maupun catatan profesionalismenya di mata hukum.

“Reshuffle lebih pada evaluasi kinerjaHanya momentumnya bersamaan dengan evaluasi loyalitas parpol koalisiMaka, menteri-menteri dan pejabat bermasalah juga tidak akan luput dari evaluasiKalau ada persoalan hukum, Pak SBY akan memberi sanksi tegas,” ujarnya kepada wartawn, kemarin.

Didi juga mengaku yakin, kalau dalam waktu dekat SBY akan bertindak lebih tegas dan tidak akan melindungi bawahannya yang bermasalah secara hukum“Prinsipnya, pejabat yang berprestasi menerima reward, menteri yang tidak berhasil dan bermasalah, siap-siaplah untuk diganti,” imbuhnya

Seperti diketahui, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan disebut-sebut memiliki rekam jejak hukum yang sarat dengan masalahPerusahaan yang dimilikinya, Ancora Mining Service dilaporkan oleh salah satu LSM atas tuduhan melakukan manipulasi setoran pajakSelain itu, melalui anak-anak perusahaan lainnya, Gita disinyalir kerap menerima fee sebagai imbal jasa dari setiap persetujuan investasi yang dikeluarkan BKPMPria lulusan Harvard University tersebut diduga memanfaatkan jaringan bisnisnya untuk memperoleh keuntungan dari setiap komitmen penanaman modal para investor asing.          

Hal senada juga dikatakan,  anggota Komisi III DPR RI, Desmond J Mahesa mendukung apabila pejabat bermasalah seperti Gita Wirjawan segera dinonaktifkan untuk keperluan pemeriksaan oleh aparat berwenangBahkan, ia menyarankan agar pejabat beramasalah mengundurkan diri untuk menuntaskan kasus hukumnya.

"Dari sisi kepatutan, pejabat bermasalah harus melepaskan jabatan dulu, kalau perlu mundur dulu untuk menyelesaikan kasusnyaKalau masih menjabat bisa muncul konflik kepentinganTapi pemerintahan SBY ini cenderung melindungi kelompopknya dan orang-orang dekatnya yang bermasalah,” paparnya pada wartawan, di Jakarata, kemarin

Diakui politisi Gerindra itu, gaya pemerintah SBY saat ini begitu kental mengesankan perilaku tebang pilihSehingga aparat penegak hukumnya juga terkesan takut mengusut mereka yang dekat dengan kekuasaanSBY sendiri terjebak pada legalitas formal, harus terbukti di pengadilan dan ada putusan dulu“Ini repot jadinya dan akhirnya menjadi catatan buruk bagi pemerintahan SBYMestinya, pejabat bermasalah itu dilepas dulu," terangnya(dms)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Golkar-PKS Disarankan Keluar Sebelum Didepak