Reshuffle dan Impeachment

jpnn.com - Dua isu yang paling ramai dibicarakan beberapa hari terakhir adalah reshuffle dan impeachment. 

Presiden Joko Widodo kelihatannya sudah berancang-ancang melakukan reshuffle atau kocok ulang kabinet.

BACA JUGA: Soal Reshuffle Kabinet, Menteri Johnny: Serahkan kepada Bapak Presiden Mengambil Keputusan

Sementara lawan-lawan politik Jokowi memunculkan wacana impeachment, pemakzulan atau pemecatan presiden.

Jokowi berada pada tekanan yang keras dari koalisi pendukungnya untuk menyingkirkan Partai Nasdem dari barisan koalisi. 

BACA JUGA: Pesan Serius Bang Emrus untuk Politisi Ingin Impeachment Jokowi

Kalau Nasdem dikeluarkan dari koalisi berarti 3 menteri yang sekarang ada di kabinet yang akan diberhentikan. 

Jokowi punya 3 kartu truf untuk menarik oposisi supaya masuk ke koalisi. 

BACA JUGA: Anak Buah Cak Imin Ini Ingin Gerakan Pemakzulan Jokowi Dihentikan

Kabarnya Partai Demokrat sudah diming-imingi untuk mendapatkan jatah menteri, tetapi Demorat mengaku tidak tertarik. 

Demokrat menyatakan akan tetap setia kepada Koalisi Perubahan bersama Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera.

Kocok ulang ini sekaligus akan mempertegas garis demarkasi antara Jokowi dengan Partai Nasdem, sekaligus mengakhiri kongsi politik antara Jokowi dengan Surya Paloh.

Nasdem sudah berkali-kali menegaskan akan tetap berada di koalisi Jokowi sampai 2024. 

Akan tetapi, PDIP sebagai kekuatan terbesar di koalisi sudah jelas-jelas tidak menghendaki Nasdem ada di dalam koalisi.

Kocok ulang ini buntut dari sikap Nasdem yang secara terbuka mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden. 

Jokowi jelas tidak suka dengan manuver ini dan Jokowi tidak bisa menyembunyikan ketidaksukaannya.

Salah satu indikatornya adalah Jokowi tidak hadir ke acara ulang tahun Partai Nasdem. 

Hal ini menjadi indikator yang mencolok, karena Jokowi justru datang di ulang tahun Partai Perindo dan Partai Hanura yang tidak punya kursi di parlemen.

Dengan kocok ulang ini, Nasdem secara resmi akan berada di luar koalisi pemerintahan dan menjadi bagian dari oposisi. 

Masih harus dilihat apakah Nasdem akan memainkan peran oposisi terbuka sebagaimana yang dilakukan oleh PKS dan Demokrat. 

Atau mungkin Nasdem akan tetap bersikap mendukung Jokowi meskipun sudah tidak lagi berada di kabinet.

Jokowi tegas memainkan kartu truf dan tidak mau ada pengganggu di koalisi pendukungnya. 

‘’Either you are with us or against us’’. Mungkin begitu pandangan Jokowi menirukan ucapan Presiden Amerika George Bush, ‘’Kamu menjadi kawanku atau kamu menjadi lawanku’’.

Pendeklarasian Anies Baswedan sebagai calon presiden oleh Nasdem jelas tidak bisa diterima oleh Jokowi, dan kongsi semesra apa pun dengan Surya Paloh harus diakhiri.

Ibarat pasangan yang cerai, Jokowi sudah menjatuhkan talak, dan bisa jadi langsung talak tiga.

Akan tetapi, Jokowi juga sedang berada pada posisi defensif karena diserang isu impeachment atau pemakzulan presiden. 

Serangkaian kebijakan Jokowi akhir-akhir ini dianggap sudah cukup menjadi alasan untuk memakzulkan atau memecat Jokowi.

Dalam mekanisme demokrasi, pemecatan presiden hanya dapat diajukan oleh DPR kepada MPR setelah terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi guna mengadili dan memutus pendapat DPR tentang hal pelanggaran yang dilakukan presiden.

Prosesnya ribet dan panjang karena 80 persen kursi DPR sudah dikuasai oleh koalisi. 

Akan tetapi, tidak berarti pemakzulan mustahil dilakukan. Dalam politik tidak ada kata mustahil. 

Dengan keluarnya Nasdem dari koalisi kekuatan Jokowi di parlemen makin berkurang. 

Tidak ada yang menjamin bahwa usulan impeachment tidak disambut oleh partai lain yang sekarang masih ada di koalisi. 

Melihat beberapa perkembangan terakhir terlihat indikasi ada partai yang kurang betah berada di koalisi.

Sejarah perjalanan bangsa Indonesia sudah banyak diwarnai oleh insiden politik yang berakhir dengan impeachment. 

Kepresidenan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur hanya bertahan 2 tahun dan berakhir dengan impeachment.

Kepemimpinan Presiden Soekarno bertahan 22 tahun dan kemudian berakhir dengan impeachment yang diwarnai dengan pertumpahan darah.

Presiden Soeharto berkuasa selama 32 tahun, tetapi takhirnya terguling oleh gerakan rakyat yang didukung mahasiswa. 

Pengalaman impeachment dan pengunduran diri presiden di tengah jalan ini menjadi preseden yang sangat mungkin akan terjadi lagi di Indonesia.

Pada 23 Juli 2001, Presiden Keempat Abdurrahman Wahid dilengserkan dari jabatannya oleh MPR RI. 

Saat itu, presiden masih dipilih oleh MPR dan disebut sebagai pemegang mandat atau mandataris.

Pemakzulan dalam Sidang Istimewa MPR dilakukan karena Gus Dur dianggap telah menyalahi haluan negara.  

Pemakzulan itu merupakan puncak perseteruan Gus Dur dengan mayoritas partai politik di Senayan yang kala itu ikut berperan memilih Gus Dur sebagai presiden pada 1999.

Gus Dur diangkat oleh Poros Tengah yang diprakarsai oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais yang berkoalisi dengan Akbar Tanjung dari Golkar dan partai-partai Islam seperti Partai Persatuan Pembangunan. 

Tujuan poros tengah adalah menghambat Megawati Soekarnoputri dari PDIP supaya tidak bisa menjadi presiden RI meskipun partainya menjadi pemenang pemilu.

Pemakzulan Gus Dur dipicu oleh laporan yang disampaikan Panitia Khusus (Pansus) DPR terkait dugaan penggunaan dana Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Bulog sebesar 4 juta dolar AS. 

Selain itu, Gus Dur juga diduga menggunakan dana bantuan Sultan Brunei Darussalam sebesar 2 juta dollar AS.

Selama menjadi Presiden RI, Gus Dur mengeluarkan kebijakan yang dianggap kontroversial.

Penghapusan Tap MPR yang membahas tentang Partai Komunis Indonesia (PKI) dan mengeluarkan Dekrit Presiden yang berisikan tentang pembubaran parlemen. 

Konflik antara Gus Dur dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan MPR makin tajam setelah keluarnya Dekrit Presiden 23 Juli 2001.

Gus Dur yang tidak hadir dalam sidang itu, dicopot dari kursi presiden RI. Gus Dur sempat bertahan di Istana, tetapi keesokan harinya, Kamis, 26 Juli 2001, Gus Dur keluar dari istana dan langsung terbang ke Amerika Serikat (AS) untuk berobat. 

Tampuk kepresidenen kemudian beralih ke Megawati Soekarnoputri dan Hamzah Haz sebagai wakil presiden.

Kisah impeachment yang lebih dramatis dialami oleh Soekarno. Sang proklamator yang membidani lahirnya Indonesia harus mengakhiri karier politiknya secara tragis, diisolasi, dan disingkirkan dari kekuasaannya.

Rencana kudeta oleh PKI pada 1965 gagal dan membawa kehancuran bagi partai itu. 

Soekarno kehilangan pendukung politik terkuatnya. Politik keseimbangan yang dia mainkan sejak awal 1960-an runtuh dan Angkatan Darat yang menjadi musuh politik utama Soekarno makin kuat dan mendominasi.

Jenderal Soeharto perlahan mengambil alih panggung dan menyisihkan Soekarno. 

Kekuatan politik Soekarno surut dengan cepat setelah terbitnya Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar).

Pada 12 Maret Soeharto membubarkan PKI dan pada 18 Maret menangkap 15 menteri loyalis Soekarno. 

Lalu, pada 27 Maret Soekarno terpaksa mengumumkan kabinet baru bentukan Soeharto. 

Pembersihan loyalis Soekarno pun terjadi di kalangan militer dan birokrasi. Dominasi Soeharto pun menguat di kalangan anggota MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) yang anti-Soekarno.

Pada 22 Juni 1966 di hadapan MPRS Soekarno menyampaikan pidato pertanggungjawaban selama jadi presiden yang dijuduli Nawaksara, tetapi MPRS yang sudah berada di luar kendali Soekarno menolak pertanggungjawaban itu.

Soekarno makin terdesak. Pada 22 Februari, Soekarno mengumumkan kesediaannya menyerahkan kekuasaan eksekutif kepada pengemban Supersemar Soeharto. Kejatuhan Soekarno makin dekat.

Pada Sidang Istimewa MPRS 7 Maret 1967 memutuskan mencabut kekuasaan Presiden Soekarno dan sekaligus menetapkan Letnan Jenderal Soeharto sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia.

Soeharto kemudian berkuasa selama 32 tahun dan dianggap mempunyai kekuatan yang tidak tergoyahkan. 

Akan tetapi, akhirnya Soeharto dipaksa mundur oleh demonstrasi mahasiswa yang mendapat dukungan dari kroni-kroni Soeharto di kekuasaan.

Impeachment adalah mekanisme demokrasi yang dijamin oleh konstitusi, tetapi bisa menjadi preseden buruk dalam bernegara. 

Dalam tradisi Islam perceraian atau talak adalah halal, tetapi sangat dibenci oleh Tuhan. Impeachment juga halal, tetapi bisa membawa dampak negatif bagi perjalanan demokrasi bangsa.

Negara demokrasi matang seperti Amerika Serikat sangat menghindari impeachment. 

Jika harus terjadi--sebagaimana dialami Presiden Nixon pada 1972—dia langsung diampuni dan diputihkan oleh Presiden Gerald Ford yang terpilih menggantikannya.

Presiden Bill Clinton hampir di-impeach pada 1997 karena terlibat skandal seks dengan Monica Lewinsky, pegawai magang di Gedung Putih. Clinton akhirnya diampuni dan kasusnya tidak dilanjutkan.

Di Indonesia, impeachment sudah menjadi bagian dari sejarah politik. Sekali terjadi impeachment akan terjadi lagi di episode berikutnya. Hukum besi ini berlaku di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. (**)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Ketidakpuasan Terhadap Jokowi Dipicu Naiknya Harga Kebutuhan Pokok