JAKARTA - Pengamat manajemen sumber daya manusia (SDM) dari Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Sunu Widianto mengatakan rencana perombakan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harusnya tidak semata mempertimbangkan aspek politikMenurutnya, yang perlu diperhatikan juga adalah aspek manajemen sumber daya manusia dan organisasi
BACA JUGA: KY Geber Analisa Persidangan Mochtar Muhammad
Menurut Sunu, dalam perspektif manajemen SDM dan organisasi reshuffle kabinet harus berorientasi pada penguatan dan penyegaran organisasi kabinet
BACA JUGA: Gaji untuk Honorer Masih Dibahas
“Rekrutmen orang baru akan bermakna penting bagi penyegaran organisasi
BACA JUGA: 67 Ribu Honorer Harus Diverifikasi Ulang
Artinya, SBY perlu mempertimbangkan rekrutmen menteri KIB Idianggap kapabel untuk menduduki posisi-posisi vital,” kata Sunu di Jakarta, Rabu (12/10).
Sunu menilai mantan menteri yang pernah masuk dalam Kabinet SBY-Jusuf Kalla (JK) periode 2004-2009 merupakan the winning team karena kombinasi politisi, birokrat dan profesional yanng memiliki kinerja yang baikKata dia, karena kinerja yang baik iniliah, oleh pengamat politik menyebutkan sebagai pendongkrak simpati publik kepada Partai Demokrat dan SBY pada Pemilu 2009 lalu.
“Mantan menteri itu pasti sudah memiliki orientasi atas Kementerian maupun tugas yang diembannyaMereka juga sudah familiar dengan gaya kepemimpinan SBY dan berpengalaman dengan strategi-strategi untuk mencapai target yang ditetapkan Presiden,” jelas Sunu.
Nama yang layak dipertimbangkan menurut Sunu untuk masuk dalam KIB II adalah mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno, mantan Menteri Kehutanan MS Ka’ban dan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari.
“Mereka punya track record bagus sebagai Menteri dan saya kira publik juga mengakui hal ituSBY tinggal menyisir, mana yang paling minim resikonya dari segi politik, sehingga pilihan itu aman dari sorotan stakeholders kabinet, yaitu parpol-parpol koalisi dan khalayak luas,” pungkasnya(awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anggaran Pas-pasan, Pemberantasan Korupsi Tidak Optimal
Redaktur : Tim Redaksi