jpnn.com - JAKARTA - Presiden Joko Widodo memandang saat ini revisi UU KPK belum perlu dilakukan parlemen. Pernyataan presiden ini disampaikan Menkopolhulkam Tedjo Edhy Purdijatno usai menghadiri rapat terbatas dengan presiden di kantor kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/6).
"Pemerintah tidak pada posisi memperlemah KPK sehingga pemerintah memandang belum perlu melaksanakan revisi UU KPK," tegas Tedjo.
BACA JUGA: Laporkan Harta ke KPK, Luhut Mengaku Tambah Kaya
Terkait ini, kata Tedjo, pemerintah lebih memilih usaha-usaha untuk memperkuat pemberantasan korupsi melalui penguatan KPK, Polri dan Kejaksaan. Oleh karena itu, Tedjo menipis pandangan publik yang menduga KPK akan dilemahkan di zaman pemerintahan Joko Widodo.
"Ketiganya harus bersinergi dalam satu visi dan melaksanakan pemberantasan korupsi," imbuh Tedjo.
BACA JUGA: Gelar Rapat Pemberantasan Korupsi, Jokowi tak Singgung Revisi UU KPK
Dalam rapat itu, ujarnya, juga dihasilkan sejumlah langkah pemerintah pemberantasan korupsi. Di antaranya memperbaiki sistem dalam mempercepat pembangunan. Terutama dengan menggunakan sistem elektronik yang akuntabel dan transparan.
Pemerintah juga terus mendorong upaya memperpendek birokrasi dan mengurangi pungutan.
BACA JUGA: Anak Buah Megawati Sebut Rini Cari Aman
Selain itu, pemerintah ingin memberikan batasan transaksi dengan cara cash. Untuk itu, pemerintah akan bekerjasama dengan PPATK. Dari internal institusi pemerintahan juga akan diperkuat manajemen pengawasan, dan pola rekrutmen SDM yang antikorupsi. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pelapor Mafia Skor ISL Segera Setorkan Bukti Pelengkap ke Polisi
Redaktur : Tim Redaksi