jpnn.com, JAKARTA - Jajaran pimpinan Kementerian Keuangan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan kunjungan kerja ke Ibu Kota Negara (IKN) baru pada Kamis (6/1).
Dalam kunjungan kerja tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga melakukan inspeksi pembangunan proyek jembatan Pulau Balang II yang dibiayai melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dan melakukan penandatanganan prasasti penanda aset dari proyek tersebut untuk mendukung konektivitas trans Kalimantan.
BACA JUGA: 15 Kali Raih Opini WTP, DPD RI Dapat Penghargaan dari Menkeu Sri Mulyani
"Hari ini saya melakukan penandatanganan aset SBSN, yaitu pembangunan Jembatan Pulau Balang II. Ini sekaligus menunjukan berbagai proyek penting yang telah dibiayai oleh sukuk negara," kata Sri Mulyani.
Jembatan Pulau Balang merupakan salah satu proyek yang dibiayai dari SBSN dengan total alokasi sebesar Rp 1,43 triliun, dan dilakukan secara multi year contract (MYC) tahun 2015-2021. Pembangunan ini ditujukan untuk mendukung konektivitas dan dukungan logistik nasional.
BACA JUGA: KPK Kembali Tersangkakan 2 Anak Buah Menkeu Sri Mulyani
Selain itu, juga mendorong akses pertukaran ekonomi antar provinsi dan antar kabupaten di Kalimantan Timur jauh lebih mudah, dan perekonomian lebih terbuka luas.
Melihat manfaat besar dari SBSN itu, Sri Mulyani juga mengapresiasi masyarakat yang telah membeli sukuk negara. Karena sejatinya mereka telah turut mendukung pembangunan infrastruktur di berbagai daerah.
BACA JUGA: Penjualan Mobil Baru Melejit, Menperin Surati Menkeu soal Perpanjangan PPnBM
"Bagi masyarakat yang selama ini membeli SBSN, maka anda sudah turut membangun Indonesia, termasuk membangun Jembatan Pulau Balang II ini," kata Menteri
Sebagaimana diketahui, SBSN saat ini menjadi salah satu instrumen fiskal yang strategis dan inovatif. Penerbitan SBSN dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan APBN untuk percepatan pembangunan, sekaligus mendorong pengembangan pasar keuangan syariah dalam negeri.
Hingga tahun 2022, total pembiayaan proyek SBSN telah mencapai Rp 175,38 triliun dengan jumlah proyeknya lebih dari 4.247 proyek yang tersebar di seluruh provinsi.
Adapun alokasi terbesar dari SBSN Proyek ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur transportasi, jalan-jembatan, dan sumber daya air yang jumlahnya mencapai Rp 144,26 triliun (82,25%).
Bahkan di tengah pandemi COVID-19 pun realisasi pembiayaan proyek melalui SBSN pada tahun 2021 lalu masih cukup baik, yaitu sebesar 85,52%.
Kemudian, sisa pekerjaan seluruh proyek tersebut akan dilanjutkan pada tahun 2022, di mana rata-rata realisasi dari lanjutan proyek SBSN selama ini mencapai 93% sampai 96%.
Pemerintah disebut sangat optimis dan berharap bahwa SBSN ini dapat menjadi salah satu pilar utama instrumen APBN untuk pembangunan nasional, dan sekaligus juga menjadi instrumen utama di pasar keuangan nasional ke depan. (dii/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil