jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Muhammad Iqbal menyoroti sebagian asesmen pembelajaran tatap muka (PTM) di DKI Jakarta yang diserahkan ke salah satu perusahaan platform.
"Apalagi seperti kita ketahui bersama bahwa ada persoalan di sistem keamanan data," ungkap Sekretaris Fraksi PPP di MPR itu.
BACA JUGA: P2G Desak Anies Baswedan Hentikan Asesmen PTM Terbatas DKI, Ada Aroma Bisnis
Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mencurigai asesmen pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas berselubung bisnis sehingga organisasi itu meminta Gubernur DKI Anies Baswedan menghentikannya.
Pasalnya, asesmen dilakukan oleh platform pembelajaran swasta yakni sekolah.mu dan bukan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
BACA JUGA: Pernyataan Tegas Pejabat Kemendikbudristek soal PTM Terbatas, Kepsek Harus Tahu
"Kami mendesak, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghentikan model asesmen PTM yang merugikan guru, anak, dan orang tua macam ini," kata Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim yang dihubungi JPNN.com, Senin (20/9).
Dia menyebutkan akan ada 1.500 sekolah di DKI Jakarta dibuka dengan metode asesmen yang tak relevan sebab lebih banyak menanyakan data pribadi guru, siswa, dan orang tua murid.
BACA JUGA: Syarat PTM Terbatas di Jakarta Mengisi Platform Sekolah.mu, P2G: Tak Relevan
Sebab, pemerintah provinsi tidak menilai langsung ke sekolah secara faktual dan objektif seperti bagaimana kesiapan infrastruktur sarana prasarana sekolah, pemenuhan daftar periksa, kurikulum, SOP sekolah, data warga sekolah yang komorbid, dan kesiapan orang tua plus siswa.
"Ini aneh dan kami sebagai guru yang diasesmena merasa keberatan," tegas Satriwan. (ast/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur : Elvi Robia
Reporter : Aristo Setiawan