jpnn.com, JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terhadap 12 anggota kongres luar biasa (KLB) atas dugaan perbuatan melawan hukum.
Menanggapi ditolaknya gugatan AHY tersebut, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat (PD) Herzaky Mahendra Putra menilai ada pihak yang berupaya menyesatkan narasi putusan Nomor 236/ Pdt.G/2021/PN.JKT.PST tertanggal 12 Agustus 2021.
BACA JUGA: Kubu AHY Bantah Hakim Tolak Gugatan Mereka
Adapun, putusan tersebut tentang tidak diterimanya gugatan PD pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terhadap 12 anggota KLB pimpinan Moeldoko atas dugaan perbuatan melawan hukum.
Menurut Herzaky, majelis hakim PN Jakarta Pusat sebagai pemutus perkara tidak pernah menolak gugatan PD kubu AHY. Majelis hanya tidak menerima gugatan Nomor 236/ Pdt.G/2021/PN.JKT.PST.
BACA JUGA: 5 Anggota DPRD Labura Resmi Jadi Tersangka dan Langsung Ditahan, Ini Kasusnya
"Itu artinya, majelis hakim sama sekali belum memeriksa pokok perkara dan bukti-bukti yang diajukan oleh PD yang notabene secara notoir fact telah sangat meyakinkan karena menunjukkan fakta-fakta sulit dibantah bahwa para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum," kata alumnus Universitas Indonesia itu dalam keterangan persnya, Jumat (13/8).
Herzaky mengatakan, parpolnya juga tidak terima jika ada pihak yang menyebut putusan majelis hakim PN Jakpus sebagai pintu masuk memenangkan gugatan keabsahan KLB Demokrat di PTUN.
BACA JUGA: Info Terkini dari Iptu Teguh Budiyanto Soal Kasus Bripka MN dan Istri Siri
"Putusan Majelis Hakim No. 236/ Pdt.G/2021/PN.JKT.PST tanggal 12 Agustus 2021 tidak mengubah fakta hukum bahwa Partai Demokrat yang sah serta diakui oleh negara adalah partai yang dipimpin oleh Ketum AHY," ujar Herzaky.
Herzaky mengatakan, PD pada prinsipnya menerima putusan PN Jakpus untuk dipelajari dan dipertimbangkan secara teliti atas kemungkinan langkah hukum selanjutnya.
BACA JUGA: Mbak Farida Setiap Hari Buka Warung Sayur, Ternyata Cuma Kedok Belaka
"Apakah akan mengajukan upaya hukum atau gugatan diajukan kembali, karena pokok-pokok telah memuat fakta-fakta yang utuh dan kuat secara hukum atas perbuatan melawan hukum dari pera tergugat dalam menyelenggarakan KLB abal-abal," beber dia. (ast/jpnn)
Redaktur : Budi
Reporter : Aristo Setiawan