jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil membentuk Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) melalui keputusan gubernur pada November 2018. Dalam tim yang dipimpin Rektor Unpad Tri Hanggono itu ada beberapa nama eks timses, adik kandung serta sepupu Ridwan Kamil.
Meski Ridwan Kamil memastikan timnya bekerja dengan maksimal dan profesional, namun banyak penilaian disampaikan sejumlah kalangan. Di antaranya pengamaat politik sekalaigus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin.
BACA JUGA: Ingatkan Kubu Jokowi dan Prabowo Tak Langsung Puas oleh Hasil Survei
Ujang Komarudin menilai adanya adik kandung dan sepupu Gubernur Jawa Barat tersebut masuk ke dalam Tim Akselerasi Pembangunan kuranglah begitu tepat.
“Itu merupakan bagian dari hak Ridwan Kamil tetapi sebaiknya dihindari karena banyak pihak melihat ini bagian dari nepotisme. Apabila tidak transparan akan memunculkan banyak persepsi terkait politik kepentingan bukan hanya di masyarakat tetapi pada internal pemerintahan yang dipimpin," terang Ujang di Jakarta, Kamis (21/3).
BACA JUGA: Erry Riyana Pastikan TAP Jabar Dibentuk dengan Keterbukaan
Meski Ridwan Kamil mengaku dapat bekerja secara profesional dalam membagi momentum antara profesi dan keluarga, namun Ujang mengingatkan agar hal tersebut dapat dihindari. Pasalnya, beberapa fakta lapangan hal tersebut sulit sekali terjalin.
"Apapun alasannya. Entah karena kemampuan adiknya RK yang dianggap mampu untuk bekerja di TAP. Tetap saja masyarakat akan memandang bahwa hal tersebut bagian dari praktik menyuburkan nepotisme," tuturnya.
BACA JUGA: Pemprov Jabar Sempat Larang Launching Meikarta
Putra daerah asal Jawa Barat ini pun berharap, Gubernur Jawa Barat tersebut dapat memikirkan langkah solusi yang terbaik agar saat berjalannya TAP tersebut dapat maksimal tanpa ada kontroversi.
"Praktik-praktik yang mengarah ke nepotisme sebaiknya dihindari agar tidak ada konflik kepentingan. Kan bisa dicari yang lain yang lebih kompeten, berilah kesempatan," tegas Ujang.
Senada dengan Ujang, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengingatkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil soal potensi konflik kepentingan dalam pembentukan Tim Akselerasi Pembangunan (TAP). Pasalnya, dalam tim yang dibentuk Ridwan Kamil itu muncul nama adik kandung dan sepupunya.
"Rekomendasi KPK selalu mengingatkan untuk menghindari konflik kepentingan. Itu yang utama dalam menghindari prilaku korup," kata Saut, kemarin.
Tim akselerasi yang dibentuk Emil menjadi sorotan lantaran diisi adik kandung, sepupu, serta sejumlah mantan tim suksesnya saat berlaga dalam pemilihan gubernur.
Tim itu dibentuk lewat Keputusan Gubernur Nomor 060.1/Kep.1244-Org/2018 dan diketuai oleh Rektor Universitas Padjajaran Tri Hanggono. Total ada 19 orang di dalamnya.
Adik Emil, Elpi Nazmuzzaman dan sepupunya menjabat sebagai Dewan Eksekutif TAP Jabar. Sedangkan, bekas Wakil Ketua Tim Kampanye Arfi Rafnialdi menjadi Ketua Harian TAP Jawa Barat.
Selain itu, muncul pula nama Sri Pujiyanti yang menjadi Wakil Sekretaris dan Lia Endiani dipercaya Ketua Tim Media Tim Kampanye. Keduanya kini berada dalam Dewan Eksekutif TAP Jabar.
Ridwan Kamil sendiri mengatakan tim itu bertugas memberi masukan terkait kebijakan serta memastikan visi misi gubernur berjalan lancar sesuai target.
"Sehingga rakyat melihat Jawa Barat maju lancar," ujarnya.
Namun, Saut mengatakan pelibatan keluarga dalam sebuah kebijakan pemerintah bertentangan dengan azas manajemen modern.
Dia menilai meski pembentukan tim itu telah diatur penganggarannya, tetap saja potensi konflik kepentingan tetap ada.
"Tidak melibatkan keluarga itu jadi hal penting," kata dia.
Saut mengatakan akan berkoordinasi dengan koordinator KPK wilayah Jawa Barat untuk mencermati pembentukan tim.(fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Alangkah Bijak Jika Jusuf Kalla Tidak Kritik Pemerintah
Redaktur : Tim Redaksi