jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin mengatakan pemakzulan Presiden Joko Widodo adalah hal yang sulit.
“Soal pemakzulan presiden itu sulit. Karena kita tahu, parlemen itu diisi oleh partai-partai koalisi pendukung presiden,” ujar Ujang kepada Wartawan di Jakarta, Selasa (2/6/2020).
BACA JUGA: Tidak Usah Khawatir Pansus Jiwasraya akan Berujung Pemakzulan Presiden
Dosen tetap UAI ini menerangkan isu pemakzulan dalam negara demokrasi itu hal biasa. Apalagi dalam lingkungan kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.
"Isu itu kan rame saat diskusi online tentang pemakzulan presiden dibatalkan. Karena pembicara dan panitianya diancam dibunuh dan lain-lain. Jika ada tokoh seperti Din Syamsuddin menanggapi soal diskusi pemakzulan di kampus UGM yang dibatalkan tersebut itu hak Din Syamsuddin," paparnya.
BACA JUGA: Menko Polhukam Minta Polri Buru Peneror Acara Diskusi Pemecatan Presiden
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini menerangkan, karena diskusi dengan tema pemakzulan presiden di kampus memang tak bisa dan tak boleh dilarang. Apalagi sampai diancam-ancam panitia dan narasumbernya.
"Kebebasan akademik harus dijaga. Dan tak usah takut dengan soal diskusi terkait dengan pemakzulan presiden. Karena kita ini negara demokratis," pungkas Ujang.
BACA JUGA: Habib Aboe Sesalkan Teror Diskusi Persoalan Pemecatan Presiden
Pemakzulan Tidak Bijak
Sebelumnya, Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, KH Ahmad Syafii Maarif menilai bahwa Indonesia saat ini tengah berada di saat yang kurang baik, dimana pandemi Covid-19 masih menjadi momok tersendiri bagi seluruh stakeholder bangsa.
Konsentrasi seluruh elemen bangsa Indonesia saat ini seharusnya difokuskan kepada bagaimana mencari solusi bersama, untuk mengentaskan persoalan pelik tersebut, sembari memberikan keterangan kepada masyarakat agar situasi tetap kondusif.
“Dalam situasi sangat berat yang sedang dipikul oleh bangsa dan negara Indondesia, kita semua perlu bahu membahu untuk mencari jalan keluar dan menenangkan publik, sambil memberi masukan kepada pemerintah agar bekerja lebih kompak dan sinergis,” kata Buya Syafii Maarif dalam siaran persnya, Senin 1 Juni 2020.
Maka dari itu, tokoh intelektual Islam itu menilai dalam situasi saat ini dirasa kurang bijak ketika ada sekelompok masyarakat yang memanfaatkan situasi untuk membicarakan pemakzulan Presiden. Apalagi menggunakan dalih kebebasan berpendapat untuk membentengi agenda tersebut.
“Amatlah tidak bijak jika ada sekelompok orang berbicara tentang pemakzulan presiden, yang dikaitkan dengan kebebasan berpendapat dan prinsip konstitusionalitas,” tuturnya.
Ia khawatir, pembahasan yang dinilainya tidak tepat waktunya itu bisa berpotensi menimbulkan gesekan tersendiri di kalangan masyarakat kelas grass root.
“Kita khawatir cara-cara semacam ini akan menambah beban rakyat yang sedang menderita, dan bisa juga menimbulkan gesekan dan polarisasi dalam masyarakat,” ungkapnya.
Hal ini disampaikan Buya Syafii Maarif merespons adanya agenda diskusi yang dikelola oleh Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (Mahutama) dan Kolegium Jurist Institute (KJI).
Dalam diskusi tersebut mengangkat tema “Menyoal kebebasan berpendapat dan konstitusionalitas pemakzulan Presiden di era pandemi Covid-19” dengan menghadirkan Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat KH Muhammad Din Syamsuddin, kemudian pakar filsafat Pancasila Prof Suteki, ahli hukum tata negara yang juga mantan komisaris utama PT Pelindo I Refly Harun, guru besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Prof Susi Dwi Harijanti, pengurus APHTN-HAN dan dosen STIH Jentera Bivitri Susanti, mantan Wamekum HAM Denny Indrayana dan beberapa tokoh lainnya.
Sementara itu secara terpisah, Ketua Pengurus Wilayah Muhamadiyah Jawa Tengah KH Tafsir menyampaikan, bahwa Muhammadiyah sebagai organisasi tetap berada di dalam posisi untuk membangun bangsa, membangun negara bersama-sama seluruh komponen bangsa.
Kegiatan diskusi ilmiah apapun selama bertujuan untuk membangun bangsa dan negara, maka Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi terbesar di Indonesia akan tetap mendukungnya.
“Muhammadiyah tidak mau terjebak dalam kepentingan politik praktis tertentu, oleh karenanya selama adanya diskusi, simposium dan seminar untuk kepentingan membangun bangsa dan perdamaian umat, Muhammadiyah akan selalu mendukung, selama bukan untuk kepentingan politik praktis tertentu,” kata Kiai Tafsir.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich