Restu Jokowi Diakui Menjadi Penentu Sosok Ketum Golkar Mendatang

Minggu, 07 Juli 2019 – 19:25 WIB
Ketua DPP Partai Golkar Andi Sinulingga. Foto: Aristo Setiawan/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Andi Sinulingga mengakui Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi figur penting guna menentukan sosok ketua umum (ketum) partai berlambang pohon beringin yang ditentukan melalui Musyawarah Nasional (Munas).

"Saya yakin bahwa restu Pak Jokowi penting. Penting juga Golkar, penting buat Jokowi," kata Andi ditemui awak media di Jakarta Selatan, Minggu (7/7).

BACA JUGA: Yorrys Raweyei Yakin Munas Golkar Digelar Agustus 2019

Di sisi lain, kata Andi, Jokowi turut membutuhkan Partai Golkar menyambut pemerintahan ke depan. Terutama untuk mengawal setiap kebijakan pemerintah di parlemen agar tidak menuai halangan.

BACA JUGA: Burhanuddin Muhtadi: Restu Jokowi Tentukan Sosok Ketum Golkar ke Depan

BACA JUGA: Yorrys : Bamsoet Mengantongi 400 Suara untuk Menjadi Ketum Golkar

"Dia (Jokowi) pasti cari orang yang bisa dipercaya, menjaga keseimbangan antara PDIP, Golkar dan partai lain. Saya kira dia butuh orang seperti itu," ucap Andi.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai Jokowi menjadi sosok kunci yang akan menentukan Ketum Golkar setelah Munas. Tokoh yang maju calon Ketua Umum Golkar, kata dia, wajib mengantungi restu Jokowi jika ingin terpilih.

BACA JUGA: Jokowi: Hidup Sutopo Didedikasikan untuk Orang Banyak

"Siapa pun yang menang di Munas mendatang, sangat ditentukan apakah si calon memiliki restu dari kekuasaan atau tidak," kata Burhanuddin.

Dalam analisis Burhanuddin, dua nama caketum Golkar yang diperkirakan maju yakni Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo. Hingga saat ini, keduanya memiliki hubungan baik dengan penguasa.

Airlangga ialah Menteri Perindustrian di era Presiden Jokowi. Ketum Golkar petahana ini dinilai akrab dengan Jokowi.

BACA JUGA: Konon yang Mendukung Bamsoet Maju jadi Calon Ketum Golkar Dapat Ancaman

Hal itu tercermin dengan dispensasi yang diberikan Jokowi untuk Airlangga. Hanya Airlangga yang bisa rangkap jabatan yakni sebagai menteri dan ketum partai.

"Sebelumnya menteri dilarang menjabat rangkap, namun Airlangga diberi pengecualian untuk rangkap jabatan, yaitu sebagai menteri dan Ketum Golkar," ujar dia.

Sementara Bambang Soesatyo juga memiliki kedekatan dengan Jokowi. Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo, menjabat Ketua DPR di saat Jokowi memimpin Indonesia di periode pertama. (mg10/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Catatan Profesor tentang Nilai Plus Adian Napitupulu


Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler