jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal menekankan urgensi revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) bagi tenaga honorer.
Sebab, revisi UU ASN itu memuat pasal-pasal pengangkatan honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, hingga tenaga kontrak untuk diangkat menjadi PNS.
BACA JUGA: Jelang Pendaftaran CPNS dan PPPK 2021, Honorer K2 Masih Berharap pada Revisi UU ASN
Menurut Syamsurizal, ada beberapa hal yang menggembirakan dalam draf revisi UU ASN tersebut.
"Hingga saat ini, draf revisi UU ASN yang kami bahas, ini masih draf, saya tidak menjamin ini akan berlaku (tetapi) setidaknya ada hal menggembirakan, ada peluang tenaga honorer akan diangkat menjadi PNS," kata Syamsurizal dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (2/5).
BACA JUGA: Honorer K2 Tidak Masuk dalam Revisi UU ASN, Nur Baitih Minta PP Manajemen PNS dan PPPK Diubah
Syamsurizal mengajak berdoa agar pasal-pasal yang memihak pada kepentingan honorer ini tidak berubah sampai RUU Perubahan atas UU ASN ditetapkan menjadi UU yang baru.
Salah satunya ialah Pasal 131A, yang pada intinya memberikan pengaturan bagi para tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, pegawai pemerintah non-pegawai negeri, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus untuk diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan 15 Januari 2014 untuk menjadi PNS.
BACA JUGA: Oknum ASN Diduga Korupsi Insentif Guru SD Terpencil Boven Digoel Senilai Rp 1,5 Miliar
Lebih jauh Syamsurizal mengatakan Komisi II DPR RI saat ini sudah menerima daftar inventaris masalah (DIM) revisi UU ASN, yang masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.
Menurut dia, salah satu poin revisi UU ASN menyangkut tuntutan honorer yang meminta diangkat menjadi PNS.
Selain itu, ada juga poin mengenai wacana pembubaran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Syamsurizal meminta pemerintah lebih memperhatikan nasib pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK dengan meningkatkan status dan kesejahteraan di berbagai instansi negara.
Hingga saat ini, kata dia, kesejahteraan dan status tenaga honor atau PPPK masih rentan.
Sebab, sebagian besar status mereka tidak jelas selama bertahun-tahun.
Politikus PPP itu juga meminta pemerintah memberikan prioritas kepada para honorer dalam rekrutmen pegawai negeri karena harus diberikan passing grade awal yang tinggi sebagai kompensasi pengabdian selama ini.
Syamsurizal mengaku prihatin dengan nasib para tenaga honorer, khususnya para tenaga kesehatan dan guru di daerah, yang tidak kunjung diangkat statusnya menjadi ASN.
Dia berkomitmen untuk memperjuangkan nasib tenaga honorer dengan terus mendesak agar pasal-pasal yang diajukan DPR dalam draf RUU Perubahan atas UU ASN tidak berubah sampai menjadi UU. (antara/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Boy