jpnn.com - JAKARTA -- Revolusi Mental yang digagas presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla juga diharapkan memprioritaskan revolusi kesehatan di Indonesia. Sebab, Revolusi Mental berhubungan erat dengan revolusi kesehatan.
"Gagasan tentang menyambungkan Revolusi Mental dengan revolusi kesehatan ini jelas dalam kerangka berpikir dan berkaitan secara langsung," ujar Asisten Deputi Sumber Daya Kesehatan, Deputi Bidang Pembangunan Sumber Daya Kementerian Perumahan Daerah Tertinggal, Hanibal Hamidi saat diskusi bertajuk 'Revolusi Kesehatan menuju Revolusi Mental untuk Indonesia Baru, di Jakarta, Senin (1/9)
BACA JUGA: Revolusi Mental, Jokowi Harus Berani Potong Tunjangan Pejabat
Ia mengatakan, wacana Revolusi Mental tidak akan mengubah apapun jika bahan dasar atau gizi untuk menopang terwujudnya revolusi itu tidak diselesaikan dengan baik.
Dia mencontohkan, Amerika dengan anggaran yang ada menempatkan tiga kegiatan utama yakni pengadaan barang yang baik dengan e-goverment, pembangunan nasional dengan berbasis bagaimana merawat tumbuhan dan ketersediaan air, dan terakhir adalah gizi.
BACA JUGA: Ketua KPU Berharap Pansus Evaluasi Pilpres secara Menyeluruh
Selain itu, kata Hanibal, Revolusi Mental juga harus memperhatikan ketahanan pangan. Menurutnya, pemerintah harus memastikan keterjangkaun pangan masyarakat di pedesaan.
"Revolusi Mental harus dimulai dari Revolusi Kesehatan yang terjaga untuk Indonesia sehat. Tetapi bukan hanya pengobatan saat sakit, namun juga menjaga kesehatan, ketahanan pangan, dan anggarannya dihitung ulang. Itu harapan kami ke pemerintahan baru," jelasnya.
BACA JUGA: Verval Honorer K2 Gagal Tes Ditunggu Hingga Akhir Tahun
Tak cuma itu, Hanibal melanjutkan, dalam mewujudkan Revolusi Mental, harus bisa memastikan seluruh Undang-undang yang terkait menjadi satu kesatuan. Seperti UU SJSN, UU BPJS, UU tentang Manajemen Kependudukan dan Keluarga Berencana serta UU lainnya.
Sedangkan Direktur Pusat Kajian Aksi Revolusi Mental Rhugby Adeana menyoroti Anggaran Pendapatan Belanja Negara di bidang kesehatan 3,7 persen yang belum cukup maksimal melayani 240 juta rakyat Indonesia.
Karenanya, ia menegaskan, pemerintahan Presiden Jokowi nanti harus menaikkan anggaran kesehatan minimal lima persen seperti amanat Undang-undang.
"Dan harus berani mengambil kebijakan untuk kebutuhan rakyat, karena parameter sebuah negara maju adalah rakyat yang sehat," paparnya di kesempatan sama.
Dia meminta supaya dibangun pedesaan sehat, khususnya daerah tertinggal dengan direvitalisasinya puskesmas, poskesdes dan polindes.
"Hal ini bisa dilakukan melalui kebijakan menteri stranas (strtegi nasional) pembangunan perdesaan sehat," paparnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ratu Atut hanya Divonis 4 Tahun Penjara
Redaktur : Tim Redaksi