RI Butuh Dana Investasi Rp 2.910 Triliun

Kamis, 15 Oktober 2009 – 18:42 WIB
JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memperkirakan bahwa dalam kurun waktu tahun 2010-2014, Indonesia membutuhkan dana investasi antara Rp 2.855 triliun Rp 2.910 triliunPasalnya, dana yang dialokasikan pemerintah untuk sektor industri dan perdagangan tdak mencukupi.

“Selama ini dana yang dapat disediakan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperkirakan hanya sekitar 13 persen saja

BACA JUGA: Momentum Benahi Pariwisata Sumbar

Adapun untuk 87 persen sisanya harus dihimpun dari swasta domestik baik bank, nonbank, dan pasar modal maupun dari swasta asing dalam bentuk pinjaman dan investasi langsung,” ungkap  Ketua Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kadin Indonesia Faisal Basri di dalam konferensi pers  tentang Roadmap Pembagunan Ekonomi Indonesia 2009-2014, di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (15/10).

Dikatakannya, kebutuhan dana yang besar tersebut perlu ditopang oleh kapasitas pendanaan yang memadai di dalam negeri
Sementara peran sektor keuangan domestik baik perbankan maupun pasar modal, hingga saat ini masih sangat rendah dan relatif jauh tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga

BACA JUGA: KPR BNI Bidik TKI di Hongkong

Hal sama, lanjut Faisal, juga terjadi pada foreign direct investment (penanaman modal asing).

Menurut Faisal, untuk lebih meningkatkan sumber pembiayaan yang berasal dari APBN baik bagi kebutuhan investasi publik maupun peningkatan peran negara dalam pelayanan publik maupun belanja sosial, tidak ada pilihan lain kecuali meningkatkan tax ratio
Angkanya, dari 12 menjadi 15 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2014.

Faisal juga mengakui, di tengah keterbatasan sumber dana domestik, pemanfaatan dana yang ada ternyata belum optimal

BACA JUGA: Gubernur Jualan di Depan 38 Dubes

Sedangkan fungsi intermediasi sektor keuangan ke sektor riil juga masih terkendala.

Faisal menilai hal itu bisa dilihat dari besarnya asset perbankan dalam bentuk obligasi pemerintah dan SBI“Separuh obligasi pemerintah dipegang oleh perbankan, sementara jumlah dana perbankan yang dialokasikan ke SBI terus meningkat hingga Rp 225 triliun atau sekitar 97 persen dari total SBI pada bulan Juni 2009 dan Rp 96,5 triliun atau 55 persen dari SBI pada bulan Juli 2008,” ujarnya seraya menambahkan, kondisi ini dipastikan akan mengurangi kemampuan perbankan dalam menyalurkan kredit ke sektor riil

Selain itu, di dalam roadmap yang hari ini secara resmi telah diluncurkan oleh Kadin, disebutkan pula bahwa secara alamiah perekonomian Indonesia memiliki potensi untuk tumbuh rata-rata 6,3 persen selama kurun waktu 2010-2014.

Menurut Faisal, dengan modal politik yang lebih baik daripada lima tahun yang lalu, plus prospek pemulihan ekonomi dunia yang menunjukkan tanda-tanda yang menggembirakan, maka tidak menutup kemungkinan jika pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu mencapai 6,9 persen.

Pada kesempatan sama Faisal juga mengungkapkan, pinjaman dan investasi dari luar negeri yang masuk ke Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ternyata belum mampu menggerakkan sektor riil“Hal ini disebabkan karena dana asing yang masuk ke Indonesia sebagian besar dalam bentuk investasi portofolio atau obligasi pemerintah dan sahamSementara kalau mau investasi asing langsung, seringkali terhambat oleh birokrasi yang berbelit-belit,” ulasnya.
(cha/JPNN)

 

BACA ARTIKEL LAINNYA... Marie Ajak Koperasi Kreatif


Redaktur : Antoni

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler