jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi I DPR yang membidangi pertahanan dan luar negeri, Charles Honoris meminta pemerintah tidak mengumbar skenario untuk pembebaskan 10 warga negara Indonesia (WNI) awak kapal Brahma 12 yang kini disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipna. Menurutnya, pemerintah mestinya mengutamakan proses negosiasi dan operasi tertutup demi menyelamatkan 10 WNI yang kini berada di tangan kelompok militan bersenjata itu.
Charles menyampaikan hal itu untuk menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Panjaitan tentang rencana pembebasan 10 WNI yang disandera dengan cara menebusnya. Menurut Charles, pernyataan pemerintah itu patut disayangkan meski pihak perusahaan pemilik kapal telah menyediakan uang tebusan.
BACA JUGA: Berkas Rampung, Pengusaha Semarang Dilimpahkan ke Kejaksaan
“Rencana perusahaan pelayaran membayar tebusan kepada para perompak seharusnya tidak perlu dilakukan. Setidaknya tidak seharusnya diumumkan ke publik oleh Menkopolhukam yang membuat seolah-olah pemerintah RI mendukung rencana pembayaran tebusan,” ujar Charles di Jakarta, Rabu (20/4).
Politikus PDI Perjuangan itu menambahkan, menebus sandera dari tangan kelompok teroris bukanlah solusi. Sebab, hal itu justru akan menimbulkan persoalan di kemudian hari karena kelompok-kelompok kriminal seperti Abu Sayyaf Group akan melakukan aksi serupa terhadap kapal-kapal Indonesia demi mendapatkan uang tebusan.
BACA JUGA: Peringkat Kekuatan TNI di Dunia Turun, di Asia Tenggara...
Lebih lanjut Charles mengatakan, kelompok Abu Sayyaf sudah berkali-kali menculik WNI. Saat ini saja masih ada 14 WNI yang disandera kelompok militan di Filipina selatan itu.
Karenanya Charles menegaskan, pemerintah Indonesia seharusnya mengintensifkan upaya-upaya pembebasan sandera melalui negosiasi, operasi intelijen, bahkan jika diperlukan bisa melalui operasi militer. Untuk itu, kata Charles, pemerintah RI harus memberikan tekanan yang lebih besar terhadap pemerintah Filipina
BACA JUGA: Soal Siyono, DPR: Ada yang Tak Beres!
“Agar Filipina segera mengizinkan aparat Indonesia untuk melakukan intelligence gathering mengenai keberadaan dan informasi lainnya terkait para sandera dan mempersilakan personel TNI untuk melakukan operasi pembebasan. Publik sudah lelah dan bosan dengan retorika para pejabat negara. Yang ditunggu sekarang adalah langkah konkret pemerintah untuk membebaskan sandera,” cetusnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK: Kami Percaya BPK
Redaktur : Tim Redaksi