jpnn.com, JAKARTA - Pakar hukum dan politik Universitas Nasional Saiful Anam menyarankan kepada DPR RI agar segera meratifikasi perjanjian ekstradisi antara pemerintah Indonesia dengan Singapura yang telah diteken pimpinan kedua negara.
Adapun perjanjian ekstradisi kedua negara itu, lanjut Saiful, berguna untuk mencegah dan memberantas tindak pidana, seperti korupsi, pencucian uang, suap, narkotika, terorisme, dan pendanaan kegiatan yang terkait terorisme.
BACA JUGA: Kejagung Sebut Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Menguntungkan, Begini Penjelasannya
"Sambil menunggu perjanjian ektradisi ini disahkan oleh DPR menjadi UU, kalau ada keinginan dan tekad bulat dari kedua negara, bukan tidak mungkin untuk melakukan pembekuan aset-aset koruptor yang ada di Singapura," kata Saiful kepada JPNN.com, Jumat (28/1).
Saiful mengatakam banyak aset para koruptor yang sengaja disembunyikan di Singapura.
BACA JUGA: Soal Ekstradisi Indonesia-Singapura, Ini Kata Sukamta PKS
Menurut Saiful, pembekuan aset para koruptor itu bisa saja dilakukan meski ratifikasi perjanjian ekstradisi tersebut masih dalam proses.
"Aparat penegak hukum dapat saja melakukan pembekuan tanpa adanya ratifikasi UU tersebut," ujar Saiful.
BACA JUGA: Soal Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura, Demokrat: Jokowi Lanjutkan Jejak Keberhasilan Pak SBY
"Yang terpenting aset-aset tersebut diketahui keberadaannya dan tentunya didukung oleh Pemerintah Singapura, kalau sudah sangat jelas diketahui, dan Pemerintah Singapura mendukung," sambung Saiful.
Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong menandatangani perjanjian ekstradisi dan 2 perjanjian lainnya antara Pemerintah Republik Indonesia dan Singapura.
Perjanjian itu ditandatangani di Bintan, Kepulauan Riau, Selasa (25/1). (cr1/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur : Elvi Robia
Reporter : Dean Pahrevi