jpnn.com - KABUPATEN BOGOR – Sekitar 1.000 guru honorer yang mengajar di sekolah negeri di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sangat berharap tahun ini bisa berubah status menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.
Agar ribuan guru honorer tersebut bisa lulus seleksi PPPK 2023, mereka membentuk Organisasi Guru Merdeka Profesional atau "GM Pro".
BACA JUGA: Sebegini Jumlah ASN setelah Ada PPPK Paruh Waktu, Bujubuneng!
Di wadah GM Pro itu mereka akan mengembangkan diri, sebagai persiapan ikut seleksi PPPK 2023.
Ujungnya, agar tingkat kesejahteraan mereka meningkat setelah menjadi ASN PPPK.
BACA JUGA: Usulan Pengangkatan PPPK Menjadi PNS Menguat, Sudah Masuk DPR RI, Semoga Gol!
"Kita membuat suatu wadah supaya kita bisa memberikan kontribusi untuk sedikit banyak menyumbang saran tentang mengelola pendidikan yang berkualitas," kata Dewan Penasihat GM Pro Dadeng Wahyudi saat peluncuran GM Pro di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Cibinong, Sabtu (8/7).
Dadeng mengatakan, anggota yang tergabung di organisasi tersebut yaitu guru-guru pengajar di sekolah negeri yang masih berstatus honorer dan belum memenuhi passing grade.
BACA JUGA: Apakah Gaji PPPK Paruh Waktu Dihitung per Jam? ASN atau Buruh, sih?
Dadeng yang juga merupakan Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor itu mengungkapkan bahwa di daerahnya masih ada sekitar 1.000 guru berstatus honorer yang mengajar di sekolah negeri.
GM Pro, kata Dadeng, juga akan menjadi wadah untuk pengembangan kualitas para guru honorer agar bisa lolos passing grade dan lulus menjadi PPPK.
"Karena surat Kemenpan RB pada November tahun ini (tenaga) honorer dihilangkan, maka mereka terinspirasi kepada pemerintah untuk segera diangkat menjadi PPPK," kata Dadeng.
Dia yakin, ketika guru-guru di Kabupaten Bogor memiliki kualitas keilmuan yang mumpuni, maka kesejahteraan akan menyertainya, setelah nantinya lolos dalam seleksi PPPK.
Sementara, Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor Hartono Anwar di tempat yang sama menjelaskan bahwa setiap guru honorer wajib melalui serangkaian tes yang regulasinya ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk menjadi PPPK.
"Mudah-mudahan di tahun ini mereka bisa mengikuti tes dan segera diangkat menjadi PPPK," kata Hartono.
Pemerintah Kabupaten Bogor mengajukan usulan sebanyak 2.909 formasi PPPK 2023 jabatan fungsional guru untuk diangkat pada 2024. (sam/antara/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu