Ribuan Honorer Berdoa Bersama di Jalanan, Semoga Dikabulkan

Kamis, 28 November 2019 – 07:25 WIB
Massa Honorer K2 menggelar aksi damai di depan Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (30/10). Mereka menuntut agar diangkat menjadi PNS. Foto : Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Aksi mogok kerja tenaga honorer lintas instansi se-Kabupaten Garut, Jabar, akan dilaksanakan pagi ini.

Tidak hanya guru, semua honorer dari tenaga teknis administrasi, kesehatan, karyawan, diimbau meninggalkan kantor dan berbondong-bondong memadati Jalan Patriot, Garut.

BACA JUGA: Hari Ini Honorer Kabupaten Garut Mogok Kerja, Gelar Aksi di Jalan Patriot

Menurut Ketum Forum Aliansi Guru dan Karyawan (FAGAR) Cecep Kurniadi, aksi hari ini lebih banyak diisi doa bersama. Puluhan ribu tangan akan menengadahkan tangan ke atas mengetuk pintu langit.

"Ketika suara kami tidak didengar pemerintah, ketika pintu-pintu ditutup pemerintah, maka honorer se-Kabupaten Garut bermunajat mengetuk pintu langit. Memohon sang pembolak-balik hati manusia untuk menolong kami," kata Cecep kepada JPNN.com, Kamis (28/11).

BACA JUGA: Mardani PKS: Salah Satu Isu Terpenting Revisi UU ASN adalah Persoalan Honorer

Cecep yakin kekuatan doa tidak akan bisa dikalahkan oleh siapapun. Meskipun belum satupun payung hukum dibuat pemerintah yang mendukung pengangkatan honorer jadi PNS, mereka optimistis akan ada jalan yang terbuka.

"Peserta aksi hari ini memang semua lintas instansi tetapi banyak dari guru dan tenaga kependidikan. Kami ingin memberikan contoh bahwa untuk meminta sesuatu tidak harus dengan kekerasan. Lewat aksi doa bersama ini semuanya kami curahkan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada pemerintah dan DPR agar segera membuatkan regulasi untuk kami," bebernya.

BACA JUGA: Respons ADKASI terkait Revisi UU ASN dan Nasib Honorer K2

Selain doa bersama, menurut Cecep akan ada orasi dari perwakilan FAGAR, PGRI, dan FHKG. Semua honorer juga melilitkan pita hitam di lengan tanda berkabung.

Cecep yang juga guru honorer K2 ini menambahkan, aksi tersebut bukan mengkritisi pemerintah daerah. Yang jadi sasaran utama adalah pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan. (esy/jpnn)


Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler