jpnn.com - BATAM - Aksi ribuan warga kampung tua Tanjung Uma di gedung Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepulauan Riau (Kepri), kemarin (23/10) berakhir ricuh. Warga kecewa karena tuntutan mereka agar lahan kampung tua Tanjung Uma dan 32 kampung tua lain di Kota Batam diukur ulang dan disahkan tak terpenuhi.
Tak dicapai kesepakatan dalam rapat antara wakil warga, Gubernur Kepri M. Sani, Kapolda Brigjen Pol Endjang Sudrajat, Danrem 033/WP Letkol (Arh) Harvin Kidingallo, dan Wakil Wali Kota (Wawali) Batam Rudi kemarin. Gubernur belum bisa memenuhi tuntutan warga dan rapat dilanjutkan lagi.
BACA JUGA: PN Medan Akan Ajukan Bukti Baru PT KAI ke PT ACK
Kericuhan berawal saat tokoh masyarakat Tanjung Uma, Haji Raja Harum, mengumumkan bahwa pertemuan belum membuahkan hasil. Mendengar itu, massa yang semula menunggu di depan gedung BP Batam mulai bergerak. Mereka berusaha menembus barikade serta pagar betis polisi dan TNI.
Saling dorong tak terelakkan. Batu dan kayu dari luar pagar beterbangan ke dalam gedung BP Batam karena dilempar massa. Kaca dan lantai tembok Kantor BP Batam pecah karena lemparan batu tersebut.
BACA JUGA: Kemenag Pamekasan Minta Upeti 25 Persen
Polisi gabungan dari Polda Kepri, Jambi, Palembang, dan Jakarta langsung merespons aksi massa itu dengan gas air mata serta semprotan water cannon. Massa memang mundur karena gas dan semprotan water cannon tersebut. Namun, mereka tetap melemparkan batu dan kayu ke arah barikade polisi.
Seorang anggota Polresta Barelang dan beberapa warga Tanjung Uma dikabarkan cedera dalam insiden tersebut. Seorang warga, Arjun, mengalami patah tulang rusuk saat dipukul mundur oleh pihak keamanan. Kapolresta dan Wawali langsung memerintahkan agar korban dibawa ke Rumah Sakit Harapan Bunda.
BACA JUGA: Diduga Gunakan Dana SKPD untuk Kampanye Pilkada, Bupati Dilaporkan ke KPK
Kepada Wawali dan Kapolresta Barelang Kombespol Karyoto, Raja Harum meminta warganya yang diamankan polisi tidak ditahan. Permintaan itu dipenuhi. Kapolresta berjanji tidak menahan siapa pun asal warga Tanjung Uma bubar dan tidak anarkistis lagi.
"Itu wewenang saya. Saya pastikan tidak ada yang ditahan. Tapi, saya minta massa segera bubar sambil menunggu keputusan perundingan," kata Karyoto. Sedangkan Wawali menyatakan akan membiayai pengobatan Arjun.
Menurut Raja Harum, sampai kemarin siang belum ada hasil perundingan. "Tapi, gubernur berjanji memperjuangkan tuntutan warga sampai tuntas dalam waktu dekat," katanya.
Kapolda Kepri Brigjen Pol Endjang Sudrajat juga menyatakan bahwa kericuhan kemarin terjadi karena pertemuan belum menghasilkan keputusan. "Sebetulnya perundingan masih berlangsung. Tapi, massa tidak sabaran. Gubernur belum mencapai kesepakatan. Jadi, apa yang mau disampaikan?" kata Endjang.
Sementara itu, Bank BRI dan Kantor Pos Batam Center yang semula buka seperti biasa akhirnya memutuskan tutup saat aksi warga kian panas. Beberapa rumah makan, perusahaan properti, dan perkantoran lain di Jalan Engku Putri juga tutup lebih awal. Apalagi, ketegangan melebar ke Simpang Mesjid. Massa membakar ban dan memblokade Jalan Engku Putri dengan pohon yang mereka tumbangkan.
Sebaliknya, pedagang kaki lima justru menjajakan dagangan secara langsung kepada massa yang beraksi. Ujang, salah seorang pedagang kaki lima, mengaku sudah biasa berdagang di tengah demo massa. "Saya yakin demonya berlangsung damai dan aman. Andai rusuh pun, aparat keamanan akan cepat menangani," katanya.
Di Perumahan Taman Duta Mas (TDM), Batam Center, ratusan anggota salah satu organisasi masyarakat (ormas), polisi, dan TNI berjaga di beberapa pintu masuk kemarin sore. Informasi yang beredar menyebutkan, permukiman elite itu dijaga ketat karena ada isu bahwa ratusan warga kampung tua yang beraksi di gedung BP Batam akan melanjutkan aksi ke rumah Wakil Gubernur Kepri Soeryo Respationo di TDM. (eja/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PLTGU Tambak Lorok Segera Beroperasi
Redaktur : Tim Redaksi