BANDUNG - Muktamar VII Partai Persatuan Pembangunan dengan agenda Pemandangan Umum Peserta, Senin (4/7), di Hotel Panghegar Bandung, Jawa Barat, diwarnai insidenHal ini dipicu oleh keputusan yang membatasi tanggapan laporan pertanggungjawaban (LPJ) Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA) hanya untuk DPW
BACA JUGA: Yani tak Gentar Muhdi Gabung Muqowam
Padahal, dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), baik DPW dan DPC berhak menyampaikan tanggapan LPJ.Awalnya, Minggu (3/7) malam di tempat yang sama, sudah dibacakan Laporan Pertanggungjawaban Ketua UMUM PPP, Suryadharma Ali
BACA JUGA: Tiga Kandidat Akan Boikot Kampanye
"Namun, tadi (Minggu) malam, dibatasi dengan sebuah aturan baru yang sudah disahkan menjadi tatib (tata tertib), bahwa yang menyampaikan (tanggapan) hanya wilayah (DPW)Memang, lanjut dia, sebagian wilayah ada yang mau berkomunikasi dengan DPC untuk hal ini
BACA JUGA: DPR Yakin Mendagri Coret Qanun Pemilukada
Tapi, ada juga wilayah yang tidak mau"DPC inilah yang protesMereka menuntut hak mereka sesuai pasal 46 ayat 3," ungkap Zainudin.Ia mengatakan, yang ribut itu setidaknya lebih dari empat DPWDia sudah meminta kepada petinggi PPP untuk menengahi masalah ini.
Sidang yang dipimpin oleh Sekjen PPP Irgan Chairul Mahfiz, itu tertutup untuk jurnalis.
Menurut Zainudin, saat kericuhan terjadi, awalnya Ketua Umum PPP Suryadharma Ali masih berada di dalamKemudian SDA diamankan keluar oleh panitia"Wajar-wajar saja untuk lebih aman," katanyaLalu, menurut dia lagi, ada pihak-pihak yang walk out.
Zainudin menilai kejadian ini ada makna politisnya juga"Ada makna politisnya juga, karena dalam AD/ART kalau LPj Ketua Umum ditolak, maka tidak bisa maju lagi sebagai kandidat ketua umum," ungkap mantan Anggota MPR RI utusan daerah itu.
Dia mengatakan, semestinya ketika terjadi masalah, rapat diskorsing terlebih dahulu"Lalu wilayahnya diminta berunding dengan DPC terutama yang bermasalah," katanya(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fadel Siap Bagi Waktu Demi Golkar
Redaktur : Tim Redaksi