jpnn.com, LAMPUNG - Calon Gubernur petahana Lampung M. Ridho Ficardo terus berupaya melobi PDI Perjuangan (PDIP) untuk mendapatkan dukungan di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung 2018.
Apalagi, partai berlambang kepala banteng tersebut belum mengeluarkan keputusan rekomendasi cagub dan cawagub.
BACA JUGA: Kiprah Sudirman di Jateng Minim, Sulit untuk Kalahkan Ganjar
Sebelumnya, Ridho menegaskan membidik lima parpol. Termasuk PDIP untuk masuk dalam koalisi pengusungnya dalam Pilgub 27 Juni 2018.
Ridho yang juga ketua DPD Partai Demokrat (PD) Lampung bahkan mengklaim sudah melakukan pembahasan tahap akhir dengan DPP PDIP di Jakarta.
BACA JUGA: Dikabarkan Maju di Pilgub Kaltim, Djarot Jawab Begini
Sebelumnya, Ridho juga bertemu dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri di ajang penganugerahan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Award di Jakarta beberapa waktu lalu.
Menanggapi peluang Ridho mendapat perahu partai banteng, Ketua DPD PDIP Lampung Sudin tak menampiknya. Namun, dia enggan berkomentar banyak soal spekulasi Ridho akan menggeser Herman H.N. yang sudah mendapatkan surat tugas dari DPP PDIP.
BACA JUGA: Komarudin Watubun Angkat Kejayaan Maluku lewat Buku
’’Nggak ada komentar. Politik itu kan dinamis,” kata Sudin kepada Radar Lampung (Jawa Pos Group) melalui pesan singkat.
Jadi, masih adakah peluang bagi Ridho mendapatkan rekomendasi dari Megawati? Sudin menjawab bahwa prosesnya masih digodok di DPP. ’’Prosesnya kan masih digodok di DPP. (Rekom cagub) Jawa Barat, Jawa Tengah saja belum direkom. Santai saja,” seloroh anggota DPR RI itu.
Ketika ditanya soal target waktu terbitnya keputusan rekomendasi, Sudin juga tak menjawab tegas. ’’Apakah sebelum tahun baru atau last minute, saya nggak tahu,” jawabnya.
Sementara, Ridho sejauh ini sudah mengantongi rekom dari Partai Demokrat. Serta surat tugas dari DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Dengan dua parpol ini, Ridho sudah punya modal 15 kursi terdiri dari PD (11) dan PPP (4). Namun, peluang PPP mengusung Ridho masih memerlukan finalisasi hingga besok (30/11), di mana surat tugas DPP PPP berakhir.
Ketua DPW PPP Lampung Hasanusi mengatakan, surat tugas untuk Ridho berdasarkan SK DPP PPP Nomor 1472/TG/DPP/2017 tanggal 26 Oktober 2017. Dalam surat tersebut, kata dia, ada empat tugas untuk Ridho hingga 30 November 2017. Di antaranya, membentuk koalisi parpol sesuai syarat minimal pengusungan kepala daerah/wakil kepala daerah.
Sayangnya, hingga berita ini diturunkan, Balongub Herman H.N., belum dapat dikonfirmasi soal pernyataan Ridho membidik PDIP, partai yang sejauh ini sudah memberikan surat tugas untuk Herman.
Menurut Sandri, salah satu ajudan Herman H.N., wali kota Bandarlampung itu sedang ada agenda di luar kota. ”Bapak sedang ada agenda di luar kota,” kata Sandri melalui ponselnya, kemarin.
Pada bagian lain, adanya klaim kubu Ridho yang membidik lima parpol termasuk Hanura, mendapat tanggapan dari balongub Mustafa. Menurut bupati Lampung Tengah itu, dirinya tetap berpikiran positif dan yakin Partai Hanura komitmen dengan apa yang sudah direkomendasikan oleh DPP yakni mengusung dirinya dalam pilgub mendatang.
Mustafa mengaku meski Partai Hanura akan ditarik oleh calon lain, pihaknya tetap meyakini bahwa Hanura tetap mendukungnya. "Kita berpikir positif saja. Kalau saya yakin Hanura komit mendukung saya," ungkapnya di sela acara Deklarasi dan Seminar Antikorupsi Komite Advokad Daerah (KAD) di Universitas Malahayati, Bandarlampung, kemarin (28/11).(dna/gus/yud/rma/c1/whk)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PDIP Kerahkan 3 Pilar untuk Menangkan Gus Ipul-Anas
Redaktur & Reporter : Budi