jpnn.com, BANDUNG - Gubernur Jabar Ridwan Kamil resmi meneken Upah Minimum Kota Kabupaten (UMK) berdasarkan PP No.36 tahun 2021.
Besaran nilai UMK di Jabar itu melalui keputusan Gubernur Jabar Nomor: 561/ Kep.732-Kesra/ 2021 Tanggal 30 November 2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.
BACA JUGA: Buruh Tuntut Ridwan Kamil Setujui Rekomendasi UMK Wali Kota dan Bupati
Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Setiawan Wangsaatmaja mengatakan penetapan ini tidak terlepas dari beberapa dasar peraturan, yaitu UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP No 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.
Kemudian, rekomendasi besaran penyesuaian nilai upah minimum kabupaten/kota dari 27 bupati dan wali kota seluruh Jabar, juga berita acara Dewan Pengupahan.
BACA JUGA: Ridwan Kamil Imbau Warganya tak Ikut Reuni 212Â
"Tentu saja bahwa hal ini menjadikan sebuah dasar, sehingga Kepgub dikeluarkan," ucap Setiawan melalui keterangan resminya, Rabu (1/12).
Menurut Setiawan, Ridwan Kamil turut bersimpati dan berempati terhadap hal ini.
BACA JUGA: Demo UMP, Buruh Jabar Ungkit Jasa Besar kepada Ridwan Kamil
Pasalnya, rumus-rumus di dalam perhitungan dikeluarkannya UMK ini didasarkan kepada Peraturan Pemerintah dan tidak diberikan ruang terhadap diskresi daerah untuk menetapkan lebih dari itu.
"Terkait dengan putusan MK, menyatakan bahwa pemerintah harus memperbaiki peraturan ini dalam 2 tahun. Namun demikian selama 2 tahun ini seluruh peraturan yang terkait dengan UU Cipta Kerja dan seluruh turunannya masih tetap berlaku, termasuk PP 36 yang mendasari terkait dengan perhitungan UMK," jelasnya.
Setiawan menerangkan bahwa tugas gubernur hanya menetapkan terkait UMK ini dan tidak punya kewenangan untuk merevisi bahkan mengoreksi rekomendasi yang telah disampaikan oleh seluruh bupati/wali kota.
"Oleh karena itu, surat rekomendasi yang disampaikan oleh bupati/wali kota yang saat ini sudah seluruhnya sesuai dengan PP 36, kemudian gubernur menetapkan hal tersebut," ujarnya.
Ia mengharapkan, ke depannya supaya pemerintah pusat bisa melibatkan pemerintah daerah lebih jauh, khususnya dalam penghitungan UMK ini.
"Karena kami tahu kondisi ekonomi dan dinamika antara daerah satu dengan daerah lainnya sangat bervariasi. Oleh karena itu kami sangat berharap, bahwa melihatkan Pemda di masa yang akan datang bisa lebih jauh lagi," tandasnya. (mcr27/JPNN)
Redaktur : Adil
Reporter : Nur Fidhiah Sabrina