jpnn.com - JAKARTA -- Anggota Komisi 9 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mengecam kebijakan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mencabut subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi para nelayan.
Menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu, kebijakan itu sama saja dengan kebijakan yang keji. Apalagi penghapusan subsidi yang diterbitkan Kepala BPH Migas tanggal 27 Januari 2014 lalu itu dilakukan di tengah keterpurukan ekonomi rakyat.
BACA JUGA: PKPI Jeblok di Survei, Sutiyoso Tetap Pede
"Tak adakah sedikit hati tersisa bagi para nelayan kecil hingga di saat sulit ini pun pemerintahan Bapak masih mencekik dengan mengeluarkan kebijakan pencabutan Subsidi BBM bagi Nelayan. Kebijakan ini bisa dikategorikan kebijakan politik yang keji," kata Rieke melalui keterangan pers yang diterima JPNN, Rabu (5/2).
Rieke menyebutkan kesulitan yang dialami rakyat di tengah berbagai bencana yang terjadi semakin bertambah dengan adanya pencabutan subsidi solar bagi nelayan tersebut. Apalagi saat turun ke dapilnya dua pekan lalu, masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan hingga petani mengeluhkan derita mereka.
BACA JUGA: Mahfud MD: Saksi Non Pemerintah Mudah Dibeli
"Habis, ludes semua. Sawah terendam banjir, tambak kebawa banjir, mau melaut juga tidak bisa karena ombak pasang. Itulah keluhan nelayan yang saya temui. dua minggu di Desa Muara Gembong, Karawang. Rakyat di sana mayoritas berprofesi serbagai nelayan," jelasnya.
Rieke yakin keluarnya surat pembatasan subsidi solara nelayan itu sepengetahuan Presiden SBY. Apalagi kebijakan itu menyangkut hajat orang banyak. Karena itu dia menyebut pembatasan solar bersubsidi solar itu sebagai kebijakan membunuh nelayan.
BACA JUGA: Polri Lacak Kasus Perbudakan Seks WNI di Amerika
"Kapal di atas 30 GT tidak boleh gunakan BBM bersubsidi, harus gunakan solar industri yang harganya sudah mencapai Rp.12.294\ liter. Tidak tahukah Pak SBY, penggunaan kapal di atas 30 GT sendiri biasanya merupakan usaha "patungan" antara pemilik kapal dengan nelayan kecil yang menjadi ABK," jelasnya.
Dijelaskan, keperluan BBM bagi nelayan menghabiskan 60 persen perbekalan modal saat melaut. Jika subsidi BBM bagi nelayan dipangkas, maka nelayan harus habiskan 85-90 persen perbekalan untuk kebutuhan BBM.
Untuk itu, Rieke menyatakan dukungan terhadap Front Nelayan Bersatu dari Jabar dan Jateng mendatangi Kantor Kementerian ESDM dan Istana hari ini guna melakukan aksi penolakan pencabutan subsidi BBM nelayan. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anas Dapat Perintah Amankan SBY dari Pansus Century
Redaktur : Tim Redaksi