Rieke Tuding Pemerintah Gagalkan BPJS Demi Pemilu

JAKARTA – Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Pansus RUU BPJS), mencium aroma tidak sedap dari pemerintahAnggota Pansus RUU BPJS, Rieke Diah Pitaloka bahwa dirinya menilai dari argumen pemerintah selama mengikuti rapat serta mencermati pembahasan dari awal hingga sekarang, telah terjadi upaya sistematis untuk menggagalkan RUU BPJS oleh Pemerintah

BACA JUGA: KPK Panggil Petinggi Demokrat, Saan Mustofa Enggan Komentar

Menurut Rieke, hal itu dilakukan pemerintah sebagai upaya untuk memertahankan empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terutama PT Jamsostek agar tidak menjadi badan nirlabaSehingga tidak berorientasi ke profit, melainkan hanya untuk melindungi para peserta tak lain adalah seluruh rakyat Indonesia

BACA JUGA: Pusat Tolak Bayar Gaji Honorer Baru

"Ada indikasi dana buruh, terutama Jamsostek digunakan oleh pihak-pihak tertentu," kata Rieke, kepada pers di Jakarta, Kamis (27/10)

Bahkan, Rieke mencium aroma bahwa pemerintah tidak ingin transformasi empat BUMN terlebih PT Jamsostek terjadi pada 2014, karena akan dipakai untuk kepentingan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan presiden (pilpres)

BACA JUGA: Dana Otsus Papua Tak Sentuh Kesejahteraan

"Sehingga pemerintah tidak menginginkan transformasi Jamsostek terjadi awal 2014," kata anak buah Megawati Soekarnoputri itu

Rieke juga menduga ada indikasi RUU BPJS tidak dibuat selesai pada masa sidang iniMengingat kesempatan membahas hanya tinggal 24 jam lagiItu artinya, BPJS hanya bisa diajukan kembali pada DPR periode berikutnya"Atau RUU BPJS ini akan diselesaikan dengan isi yang tidak sungguh-sungguh melindungi kepentingan Rakyat," katanya

Karena itu, dirinya mendesak Pimpinan DPR memastikan seluruh materi yang ditugaskan dan agar Sekretariat Jendral DPR RI memberi back up penuh terhadap Pansus RUU BPJS tersebut.

"Saya mengajak seluruh elemen masyarakat sejak hari ini dan esok hari mengawal pembahasan RUU BPJSTanggal 27 dan 28 Oktober datang ke DPR untuk bisa menentukan arah subtansi RUU BPJS agar tidak diselewengkan untuk kepentingan kekuasaan semata, kepentingan pengemplang uang rakyat di empat  BUMN termasuk kepentingan asing," ajak Rieke

Dia juga meminta media massa menjadi saksi sejarah dalam proses pembahasan RUU BPJS itu sehingga publik dapat mengetahui siapa yang bekerja untuk rakyat, siapa yang mengkhianati rakyat"Baik pemerintah maupun DPR sendiri," pungkasnya. (boy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... IPW Minta Polisi Moge Tidak Dijadikan ATM