Risma Berharap PJ Wali Kota Persiapkan Serius Hal Ini

Senin, 28 September 2015 – 11:52 WIB
Tri Rismaharini/ dok jpnn

jpnn.com - SURABAYA- Mega proyek infrastruktur transportasi di Surabaya harus mampu digarap dengan serius oleh PJ Wali Kota pasca masa jabatan Risma berakhir, per Senin (28/9) hari ini. Ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh penanggung jawab Wali Kota, apa saja itu?

Trem yang akan dibangun, memang sudah mulai berjalan programnya. Tapi, selain ngomong soal teknis, perlu juga mengurusi soal sosialisasi kepada masyarakat Surabaya terkait dengan penggunaan trem. 

BACA JUGA: Politisi PKS Ini Sebut Diskotek Tidak Perlu Ditutup, Asalkan...

Seperti arahan yang disampaikan Menteri Perhubungan RI Ignasius Jonan beberapa waktu lalu, tidak mudah mengubah persepsi masyarakat untuk dapat menerima transportasi masal dan meninggalkan kendaraan pribadi.

Itu masih tergolong ringan. Pemkot pun harus mempersiapkan Surabaya Intelligence Transport System (SITS) agar terkoneksi baik dengan lalu lintas trem kelak. Sistem tersebut sebenarnya sudah ada dan difungsikan untuk mengendalikan lampu rambu lalu lintas. SITS kelak memperhitungkan lama trem berhenti di halte dan lalu lintas kendaraan lain.

BACA JUGA: RESMI! Risma Bukan Lagi Wali Kota Surabaya

Selain itu, pemkot menyiapkan rekayasa lalu lintas yang bakal dijalankan saat proyek pembangunan trem berjalan. Sebab, pengerjaan yang bersinggungan dengan badan jalan tersebut berpotensi mengakibatkan gangguan lalu lintas alias macet di mana-mana. Karena itu, rekayasa lalu lintas harus segera dicicil mulai sekarang.

Risma mengingatkan risiko bila mengabaikan detail tersebut. Proyek yang terlambat bisa membuat anggaran membengkak. Penyebabnya, harga barang bisa semakin tinggi, termasuk biaya konstruksi, seiring dengan berjalannya waktu. "Pokoknya, semua harus well prepared lah. Harus tahu teknisnya. Harus rajin ke lapangan," kata alumnus ITS itu. 

BACA JUGA: Kisah Suami yang Rela Serahkan Istri Cantiknya Ketika Kalah Judi

Kalau ditarik lebih jauh lagi, semua kebijakan tersebut juga berkaitan dengan teknis pengalokasian dana pada APBD 2016. Pj wali kota akan menjadi pemegang kendali atas kebijakan tersebut. Pembahasan APBD 2016 bakal dimulai Oktober dan biasanya digedok pada Hari Pahlawan, 10 November. (jun/ant/nir/c6/fat/dkk/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Perkembangan Dugaan Pengoplos Gas Subsidi di Sumut


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler