jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Rismaharini mengungkapkan bahwa inklusi hak-hak disabilitas masih menemui sejumlah tantangan seperti stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.
Hal ini diungkapkannya dalam “Agenda Forum Tingkat Tinggi ASEAN (AHLF) tentang Pembangunan Inklusif Disabilitas dan Kemitraan Pasca 2025” di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (10/10).
BACA JUGA: Survei Calon Gubernur Jatim, Elektabilitas Khofifah Teratas, Disusul Risma
“Kita masih dihadapkan pada beberapa tantangan dalam menghapuskan stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas,” ucap Risma di lokasi.
Menurut dia, pihaknya tengah berupaya menghilangkan berbagai hambatan dihadapi, memfasilitasi partisipasi di berbagai bidang, dan menerapkan pendekatan berbasis siklus kehidupan dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.
BACA JUGA: Bu Risma Berpesan untuk Anak Muda: Isi Kemerdekaan sesuai Keahlian Masing-Masing
Menurut dia, inklusi disabilitas diintegrasikan ke dalam Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas yang mengatur pelaksanaan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di berbagai sektor seperti kesehatan, ketenagakerjaan, pendidikan, hak-hak sipil, kesetaraan dihadapan hukum, dan hak kesejahteraan sosial.
Dalam Klasifikasi Internasional tentang Fungsi, Disabilitas, dan Kesehatan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 2001, spektrum disabilitas semakin luas, mencakup berbagai dimensi yang dapat mengganggu fungsi dan struktur tubuh, membatasi aktivitas sehari-hari, dan menghambat partisipasi dalam masyarakat.
BACA JUGA: Mensos Risma Luruskan Soal Wacana Ambil Alih SLB
“Oleh karena itu, perluasan program dan tindakan kolaboratif sangatlah penting. Selain itu, penyandang disabilitas seringkali merupakan kelompok rentan dan kerap menjadi bagian dari populasi termiskin di wilayah yang paling miskin,” jelasnya.
Eks Wali Kota Surabaya ini menuturkan penyandang disabilitas sangat rentan terhadap dampak buruk selama konflik sosial, dapat menjadi korban eksploitasi serta kekerasan dalam konflik, bencana alam, dan krisis sosial.
Oleh karena itu, penegakan hak-hak dasar individu penyandang disabilitas adalah hal yang paling penting. Hal ini mencakup hak mereka untuk menjalani kehidupan yang bermartabat, hak untuk dilindungi dari ancaman seperti pengabaian, pengurungan, pelembagaan, dan isolasi.
“Mereka mempunyai hak untuk dilindungi dari eksploitasi, penyiksaan, perlakuan kejam, dan praktik tidak manusiawi. Semua hal ini harus menjadi fokus utama kita dalam upaya menciptakan masyarakat yang inklusif dan adil bagi semua individu, termasuk penyandang disabilitas,” kata dia.
Adapun, sebanyak 13 negara hadir di ASEAN High Level Forum (AHLF) on Enabling Disability-Inclusive Development and Partnership Beyond 2025, terdiri dari 9 negara anggota ASEAN, 1 negara observer, yakni Timor Leste, serta 3 negara ASEAN partners, yaitu Amerika Serikat, Inggris, dan, Australia. (mcr4/jpnn)
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi