jpnn.com, JAKARTA - Ekonom senior yang juga Mantan Menko Maritim Rizal Ramli dalam talkshow JakTV bertajuk "Ekonomi Dalam Bingkai Pancasila" mengungkap banyaknya policy ekonomi yang justru kontra-produktif dengan nawacita Presiden Jokowi dan bahkan cita-cita adiluhung Pancasila.
Policy ekonomi pesanan inilah -yang ditengarainya banyak melibatkan pejabat-pejabat dan aparatur negara berwatak koruptif yang pada gilirannya semakin menyuburkan praktik perburuan rente (rent seeking) dengan melakukan kartel, mempermainkan harga komoditas pangan tanpa memperhatikan daya beli dan keberlangsungan hidup yang layak bagi masyarakat banyak.
BACA JUGA: Seribu Ton Beras dari Indonesia untuk Afrika Tiba di Somalia
Menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 1438 Hijriah, harga pangan memang mengalami kontraksi yang tidak normal. Harga bawang putih misalnya, di pasar mengalami lonjakan Rp 48.000 s/d 60.000/kg dari harga normal Rp 22.000/kg.
Bawang putih memang bukanlah komoditas yang mampu dipasok ketersediaannya oleh produksi dalam negeri. Selama ini sebagian besar kebutuhan bawang putih nasional dipasok dari negara lain.
BACA JUGA: Sinergi Pemerintah Jamin Kebutuhan Pokok Jelang Lebaran
Kenaikan harga yang jauh dari ambang batas normal inilah yang kemudian dikecam oleh Menteri Pertanian Dr. Ir. H Andi Amran Sulaiman, MP sebagai akibat dari sebuah perilaku sadis yang abai atas HAM (Hak Azasi Manusia) masyarakat Indonesia, terutama bagi kaum muslim yang sementara bersiap menjalani bulan puasa Ramadhan dengan hikmat.
Menurut logika sehat Mentan Amran, seharusnya harga tidak tinggi mengingat bawang putih dominan impor. Selayaknya yang mengalami kenaikan harga tinggi adalah komoditas yang tidak impor, semisal bawang merah yang tidak impor tapi harganya malah relatif stabil dan bahkan menunjukkan tren penurunan.
BACA JUGA: Pemerintah Jamin Daging Kerbau Impor tak Menggeser Sapi Lokal
Anomali harga inilah yang dianggapnya sebagai bentuk sadis dari praktik kartel dalam mempermainkan pasokan dan stok serta mendiktekan harga ke pasar.
Gerah atas permainan segelintir oligarki mafia pangan tersebut, Mentan Amran mengambil langkah cepat dan tegas dengan menggandeng Polri, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kementan, Kementerian Dalam Negeri dan Bulog dan dalam satu gugus Satuan Tugas bernama Satgas Pangan.
Satgas Pangan diberi tugas memerangi kartel pangan yang meresahkan masyarakat. Setelah dibentuk, Satgas Pangan ini telah berhasil penangkap jaringan penimbun bawang putih sebesar 182 ton di Cilincing, Marunda dan Bekasi di gudang milik PT Tunas Perkasa Indonesia.
Gerakan dini hari (17/5) Satgas Pangan inilah yang kemudian memberi dorongan pada penurunan harga bawang putih ke harga rata-rata Rp 25.000/kg hanya beberapa jam setelah penggerebekan.
Mentan Amran Sulaiman juga mempertegas pencabutan izin impor kepada perusahaan-perusahaan yang terbukti melakukan praktik kartel dan melakukan pemantauan yang ketat terhadap 42 importir lainnya.
"Jangan coba-coba mempermainkan harga kalau tidak ingin masuk penjara dan izin impornya dicabut. Berhenti berbisnis di Indonesia, kalau masih ingin pakai praktik-praktik kartel" kata Mentan Amran Sulaiman.
Rangkaian gerak cepat Mentan Amran Sulaiman inilah yang menjadi alasan kuat bagi ekonom fenomenal sekelas Rizal Ramli dalam talkhsow di JakTT bersama Salid Said, menyebutkan bahwa hanya Mentan Amran Sulaiman yang berani menyatakan perang dan sikat praktik kartel. Pernyataan itu dianggap berani di saat masih banyak pejabat dan aparatur negara berasyik masuk dengan perilaku koruptif dan bermain mata dengan kartel pemburu rente.(adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gubernur Banten Dukung Program Gempita Kementan
Redaktur : Tim Redaksi