jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik Universitas Indonesia (UI), Ikhsan Darmawan menjelaskan, pergantian menteri harus dilakukan berdasarkan pertimbangan kinerja selama tujuh bulan menjabat.
"Kalau dugaan saya yang besar kemungkinan, misalnya Menkopolhukam itu kan sering blunder. Menkumham saya kurang tahu, mungkin diganti mungkin juga tidak. Tapi kalau pun diganti akan tetap kader PDIP," tukasnya, kemarin.
Ikhsan menyatakan, untuk menteri tim ekonomi paling berpeluang besar dirombak. Pasalnya, pertumbuhan justru cenderung melambat, belum lagi berdasarkan survei dan berdasarkan kepentingan politik partai lain.
BACA JUGA: Disebut Selevel Ketua Ranting, Jubir Kubu Agung Ngakak
"Tim ekonomi peluangnya besar karena menjadi sorotan pelambatan pertumbuhan ekonomi. Waktunya agak sulit dijawabnya, bukan cuma tensi tapi tergantung dinamika politik," katanya.
Ikhsan menilai, terkait waktu kapan reshuffle dilakukan, ia menilai bisa saja dilakukan sejak sebelum lebaran. Hal itu akan mendorong pengendalian harga kebutuhan pokok menjelang puasa dan lebaran.
"Jelas kemungkinan kapan reshuffle plus-minus sebelum atau sesudah lebaran. Menteri tim ekonomi bisa saja dirombak lebih dulu sebelum lebaran, siapa menteri yang mampu kendalikan harga jelang lebaran. Reshuffle kemungkinan dilakukan dua tahap bisa saja," ujarnya.
Selain survei dan kinerja, lanjut Ikhsan, tentunya tekanan partai pengusung yakni PDIP sangat besar.
BACA JUGA: Staf Pribadi Sutan Terima Amplop Isi Uang Titipan Sekjen ESDM
"Soal reshuffle, dua-duanya baik dari kalangan partai dan non-partai. Dilihatnya dari mana selama 7 bulan bekerja, penilaian seperti apa. Itu menjadi dasar sikap presiden. Belum lagi tekanan partai lain dan tekanan dari PDIP itu sendiri," tegasnya. (aen)
BACA JUGA: Jhonny Allen Pernah Minta Mantan Staf Pribadi Sutan Menghilang
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tersangka Korupsi, Pejabat di Cirebon Terancam Dijemput Paksa
Redaktur : Tim Redaksi