JAKARTA—Pemerintah melalui Kementrian Keuangan menyiapkan anggaran sebesar Rp108 triliun dalam APBN 2011Alokasi anggaran ini untuk mendukung program-program pro rakyat serba murah yang diusung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.
Pada retret ekonomi di Bogor beberapa waktu lalu, Presiden SBY mengungkapkan pemerintah akan mengusung program serba murah, diantaranya adalah program rumah sangat murah, program kendaraan angkutan umum murah, program air bersih, program listrik murah dan hemat, peningkatan kehidupan nelayan, dan program peningkatan masyarakat pinggiran perkotaan.
‘’Untuk program pro rakyat itu termasuk rumah murah, listrik murah dan lain-lain itu kita anggarkan Rp108 triliun
BACA JUGA: Cuaca Ekstrem Pengaruhi Inflasi
Itu yang sudah kita anggarkan untuk dijalankan di 2011,’’ kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo pada wartawan di Jakarta, Jumat (4/3).Untuk mendukung program pro rakyat SBY-Boediono ini, Kemenkeu kata Agus siap menambah alokasi anggaran bilamana memang diperlukan
BACA JUGA: PLN Bebaskan Biaya Tambah Daya Listrik
Sebelumnya telah dicanangkan 3 kluster yakni kluster 1 meliputi dana BOS, Jamkesmas, Raskin dan lain-lain‘’Sekatang kita sudah ada inisiatif klaster 4 dan itu harus diyakinkan fix dengan anggaran program Rp108 triliun
BACA JUGA: Pajak Film Impor Tahap Finalisasi
Tapi kalau diatas Rp108 triliun kita akan ajukan dalam APBNPAnggaran Rp108 triliun diarahkan untuk klaster 4,’’ kata Agus.Dari rencana semula, pemerintah akan membangun rumah murah bagi masyarakat tidak mampuHarganya berkisar Rp5-10 juta per unitSerta untuk rakyat berpenghasilan rendah seharga Rp 20-25 juta per unitPembeliannya dapat dilakukan dengan kredit sangat lunak atau pemerintah membantu sebagian dari biaya pembelianNamun Agus mengaku tidak tahu angka pasti anggaran khusus untuk program rumah murah ini.‘’Yang pasti soal rumah sangat murah ini saya yakin programnya sudah ada, tapi untuk jumlah (anggarannya) nanti berapa harus saya cek dulu,’’ kata Agus.
Sebelumnya, Kementerian Perumahan Rakyat mengaku telah mengajukan cetak biru atau blue print terkait pembangunan rumah sangat murah ini sebanyak 100 ribu unitKetentuannya dapat dicicil di bawah Rp200 ribu per bulanPembangunan nantinya melibatkan Perum Perumnas, dengan konsekuensi penambahan dana Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation).’’Untuk PSO, sementara saya tidak komentar dulu,’’ tambah Agus.
Selain memperhatikan kelanjutan program pro rakyat SBY-Boediono, Kemenkeu saat ini juga memperhatikan masalah terlantarnya sekitar 63 tower rumah susun sederhana yang kondisinya masih terbiarkan kosong disekitar wilayah Jabodetabek dan Surabaya.
‘’Pembangunannya kemarin sudah jadi, totalnya ada 180 unitTapi sekarang 63 unit masih kosongInilah yang akan kita tanganiHarus diyakinkan soal listrik dan air serta infrastruktur yang memadaiKhususnya parkir dan jalanSemua koordinasi itu tidak hanya di pusat tapi juga di Pemda,’’ tegas Agus.(afz/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menkeu Seleksi Penerima Tax Holiday
Redaktur : Tim Redaksi