JAKARTA - Wakil Ketua DPRD Kaltim, Marten Apui meminta Pemerintah Pusat mendukung penuh pembangunan kembali Jembatan Tenggarong di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang ambruk pada 26 November lalu
Kata dia, sangat wajar bila daerah mengharapkan perhatian lebih dari pusat untuk pembangunan kembali Golden Gate-nya Kaltim tersebut
BACA JUGA: Butuh Banyak Ahli, Usut Korupsi Jembatan Kutai
Pasalnya, musibah yang ada sudah tergolong tragedi nasionalIa sepakat jika pembangunan kembali jembatan tersebut di-share baik dari ABPD Kukar, APBD Kaltim, maupun APBN
BACA JUGA: Senjata Penembak Aceh, Amunisi Sisa Konflik
Namun yang lebih penting, kata politisi PDIP tersebut, porsi anggaran dari pusat harus lebih besar."Saya memang ada dengar kalau dari keseluruhan anggaran Rp 350 miliar yang dibutuhkan, Rp 150 miliar-nya diharapkan dari APBN
BACA JUGA: Polisi Dalami Perawatan Jembatan Kukar
Karena Rp 150 miliar itu tidak ada apa-apanya dibanding kontribusi yang diberikan Kukar dan Kaltim umumnya untuk APBN selama ini," kata Marten saat dijumpai di gedung Nusantara I DPR RI, Selasa (6/12).Untuk di daerah, kata dia, sudah tak ada masalahKukar sudah menganggarkannya sebanyak Rp 100 miliarBegitupun di APBD-P Kaltim 2012 yang akan dianggarkan sesuai kebutuhan.
"Seharusnya di APBD 2012 iniTapi karena sudah diketuk baru kejadian, sehingga tidak masukYang jelas, untuk di APBD-P nanti harus diprioritaskanKarena jembatan itu akses penting," tuturnya.
Hal yang sama juga disampaikan anggota Komisi II DPRD Kaltim, Aji Sofian AlexKata dia, Fraksi PDIP akan terus mendorong agar pembangunan jembatan pengganti bisa segera dilakukan dalam waktu dekatDiakui dia, memang sejauh ini belum ada pembahasan serius di DPRD Kaltim terkait bantuan dari APBD Kaltim untuk pembangunan Jembatan TenggarongNamun dukungan untuk pembangunan kembali jembatan tersebut akan terus dikawal.
"Saya pikir bisa sajaKaltim yang punya APBD Rp10 triliun dan Kukar yang Rp 4 triliun lebih itu bisa segera membangun kembali jembatannyaTapi tetap harus ada bantuan dari pusat," tandasnya.
Pertimbangannya, lanjut dia, karena jembatan tersebut tidak hanya menjadi akses masyarakat KukarTetapi juga Samarinda, Kutai Barat, dan Mahakam Ulu yang dalam proses pemekaran itu.
Hanya saja, Aji meminta agar sebelum dibangun, harus dilakukan kajian teknis yang mendalamKhususnya menyangkut lokasi dan konstruksinya.
"Apakah masih memungkinkan atau tidak dibangun di lokasi yang samaKalau iya, tidak masalahTapi kalau tidak, ya dicarikan penggantinya di lokasi terdekat yang masih memungkinkan," pungkas Aji.
Seperti diberitakan, kebijakan share anggaran itu disepakati dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara komisi V DPR RI, Kementerian PU, Pemprov Kaltim, dan Pemkab Kukar akhir pekan laluMemang belum ada nominal pasti dari APBNNamun dari Pemkab Kukar berharap agar dari APBN bisa dibantu Rp 150 miliar. (yes/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gunung Sindoro, Status Waspada
Redaktur : Tim Redaksi