jpnn.com - CIBINONG-Bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) belum tersalurkan seluruhnya. Di Kabupaten Bogor, dana BLSM tahap pertama sebesar Rp509.400.000 masih menumpuk di kantor pos. Jika dijumlahkan, sebanyak 1.698 rumah tangga sasaran (RTS), belum menerima dana kompensasi kenaikan BBM tersebut.
Menurut Sekretaris Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Bogor, Jenner Simanjuntak, menumpuknya dana BLSM lantaran ada sebagian warga sengaja tidak mau mengambilnya. “Mereka yang tidak mau mengambil, mengaku mampu. Semua laporan itu kami terima dari kantor pos,” ujarnya.
BACA JUGA: Dai dan Tokoh Masyarakat Dampingi PSK Dolly
Namun demikian, tidak semua warga ogah mencairkan BLSM. Ada juga warga yang pindah alamat tetapi masih terdata sebagai penerima, dan terlambatnya informasi pencairan BLSM yang diterima warga. “Ada warga yang baru menerima kartu perlindungan sosial (KPS), sehingga pada tahap dua ini baru dapat diambil,” kata dia.
Padahal, Jenner mengaku sudah memberikan undangan dan pemberitahuan kepada RTS penerima BLSM, melalui kelurahan dan desa. Tetapi, penerima BLSM yang belum mengambil pada tahap pertama tidak perlu khawatir. Sebab, dana BLSM tahap pertama bisa diambil pada pencairan tahap kedua September ini. “Batas akhir pengambilan BLSM sampai awal Desember,” katanya.
BACA JUGA: Larang Kafe Terima Anak di Bawah Umur
Terkait dengan kesalahan data, Jenner dengan tegas bukan kesalahan dari Pemkab Bogor. Sebab, data RTS ditetapkan oleh Kementerian Sosial, yang sebelumnya sudah dilakukan pendataan oleh BPS. “Data BLSM pada tahap pertama dan kedua masih belum berubah,” pungkasnya.(ded/c)
BACA JUGA: Pilih Mediasi, FKP3 Lampung Datangi Kemenaketrans
BACA ARTIKEL LAINNYA... Peresmian Tol Bali Diundur Akhir Bulan Ini
Redaktur : Tim Redaksi