jpnn.com - JAKARTA – Pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui akun twitter-nya soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pilkada, langsung ditanggapi kader Partai Gerindra Desmon J Mahesa.
SBY dalam akun twitternya menyebutkan sudah dibuat kesepakatan tertulis bahwa semua parpol yang tergabung di dalam Koalisi Merah Putih (KMP) akan mendukung Perppu Pilkada Langsung.
Desmon menegaskan tidak pernah ada bukti tertulis adanya kesepakatan antara Partai Demokrat dengan KMP.
BACA JUGA: Kapal Nelayan Indonesia pernah Dibakar Australia
”Saya tidak paham kesepakatan tersebut. Ini hanya statement pihak tertentu, namun yang jelas secara tertulis tidak pernah ada,” tegas Desmon di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (4/12).
Desmon mengatakan, pernyataan SBY itu hanya klaim dari Demokrat saja, karena secara tertulis tidak ada. Karena kalau tertulis, ada Golkar tidak akan berani mengambil keputusan menolak Perppu itu.
Namun, kata Desmon, partainya memang harus mengkaji lebih dalam lagi isi dari Perppu sebelum akhirnya memutuskan menerima atau menolaknya. Sikap Partai Gerindra akan disampaikan Januari 2015 mendatang.
”Yang jelas, hingga hari ini kami masih berpegang pada naskah akademik dan kajian mendalam. Pada waktu SBY menerbitkan Perppu, kami tetap berpijak bahwa pilkada langsung selama ini memang lebih banyak mudaratnya. Dan kami sampai sekarang belum melihat solusi alternatif untuk mengurangi mudaratnya itu,” terang Wakil Ketua Komisi III DPR ini.
Hal berseberangan disampaikan Wakil Ketua Umum DPP PD yang juga Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto. Dia mengatakan pihaknya tak akan mempersoalkan perjanjian yang sudah disepakati namun dilanggar oleh Partai Golkar dan KMP.
”Sekarang mau ngapain lagi mempersoalkan yang itu (perjanjian). Kalau memang orangnya tidak betul, semua akan lewat,” ujar Agus di Gedung DPR, kemarin.
Agus mengatakan, perjanjian politik memang susah untuk dipegang. Dia menyontohkan perjanjian Batu Tulis antara Megawati dan Prabowo Subianto yang belakangan PDIP dan Megawati justru mengusung Joko Widodo sebagai capres, dan bukannya Prabowo.
BACA JUGA: Per Keberangkatan, Jokowi Hemat Rp 120 Juta
”Jadi yang penting kami berjuang keras untuk (menggolkan) Perppu Pilkada itu, karena Perppu itu untuk rakyat,” imbuhnya.
Pernyataan lebih keras disampaikan politisi PD Ruhut Sitompul. Dia menilai sikap politik Ketua Umum Partai Golkar (PG) hasil Munas di Bali Aburizal Bakrie alias Ical memang tidak pernah bisa dipegang karena sering berubah-ubah.
Menurutnya, semula Ical bersama SBY ikut menandatangani kesepakatan dukungan terhadap Perppu itu, namun belakangan Ical berbalik arah.
”Padahal yang tandatangan kesepakatan itu namanya Ical. Jadi Ical itu memang gak bisa dipegang. Nah, kalau Golkar yang Agung Laksono malah mendukung Perppu. Jadi kami ini tidak mau berkawan dengan pengkhianat. Kami hanya berkawan dengan kawan yang seiring sejalan,” beber Ruhut blak-blakan.
Untuk diketahui, melalui aku twitter milik mantan presiden itu, yaitu @SBYudhoyono dituliskannya pada 6 Okotober 2014 lalu bahwa Perppu Pilkada yang akan diterbitkannya itu didukung secara tertulis hitam di atas putih, bahkan ditandatangani oleh semua ketua umum dan sekjen partai yang tergabung dalam KMP, kecuali PPP yang hanya ditandatangani Ketua Umum DPP PPP. (ind)
BACA JUGA: Indeks Tenaga Kerja 2014 Turun
BACA ARTIKEL LAINNYA... Armatim Amankan 9 Kapal Ilegal
Redaktur : Tim Redaksi