JAKARTA - Politisi Partai Demokrat (PD), Ruhut Sitompul mengatakan sebaiknya Partai Golkar ke luar dari koalisi dan menarik seluruh menterinya di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.
Hal tersebut ditegaskan Ruhut merespon langkah politisi Golkar di DPR Bambang Soesatyo dan Azis Syamsuddin yang mewacanakan hak interpelasi terkait kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang akan memberlakukan moratorium remisi bagi narapidana koruptor.
“Para pendukung interpelasi dan pemberian remisi bagi koruptor dengan alasan hak asasi manusia itu sama saja dengan melecehkan rakyat Indonesia yang telah muak dengan praktek korupsiKarena itu, sangat aneh jadinya akhir-akhir ini kader Golkar gencar mewacanakan remisi tetap diberikan terhadap narapidana korupsi yang dikait-kaitkan dengan interpelasi," kata Ruhut Sitompul di gedung DPR, Senayan Jakarta, Senin (12/12).
"Kalau akan tetap mewacakan interpelasi, jelaskan dulu posisi politik Golkar
BACA JUGA: Timsel KPU-Bawaslu Janji Jemput Bola
Artinya Golkar keluar dulu dari koalisi dan tarik semua kadernya di kabinet," ujar Ruhut Sitompul.Jika politisi Golkar bicara HAM demi kepentingan narapidana korupsi, Ruhut mempertanyakan mengapa para pendukung intepelasi ini tidak menyentuh HAM dua anggota Brimob yang tewas di Papua membela NKRI
Menjawab alasan penghinaan terhadap parlemen yang dituduhkan oleh Wakil Ketua Komisi III, Azis Syamsuddin jika pemerintah memberlakukan memoratorium remisi narapidana, kata Ruhut, justru yang menghina itu Azis Syamsuddin.
"Menurut aku, parlemen bukan segala-galanya
BACA JUGA: Dua Anggota Timsel KPU Siap Mundur
Ada hal yang lebih substantif dari itu yakni rakyat menuntut narapidana korupsi tidak perlu diberi keringanan," tegasnyaBACA JUGA: Dua Menteri Tak Ikut Ambil Keputusan di Timsel KPU
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dikasih Genset, Saksi Mengaku Terpaksa Memilih
Redaktur : Tim Redaksi