jpnn.com, JAKARTA - Ruhut Sitompul berkomentar soal kemungkinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle atau mengubah susunan Kabinet Kerja Indonesia Maju setelah dua menteri menjadi tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kedua menteri yang menjadi tersangka dugaan rasuah itu adalah Menteri KKP Edhy Prabowo dan Mensos Juliari P Batubara.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Oh Begini Modus Menteri Juliari, Munarman FPI Protes, Jawaban Bang Ruhut Adem
Politikus PDI Perjuangan menilai untuk sementara waktu Presiden Jokowi bisa menunjuk menteri Ad Interim sebagaimana yang telah diputuskan.
Diketahui, Presiden Jokowi telah menunjuk Syahrul Yasin Limpo (SYL) sebagai menteri KKP Ad Interim. Sedangkan Mensos dijabat Menko PMK Muhadjir Effendy.
BACA JUGA: Juliari P Batubara Disikat KPK, Begini Reaksi Ruhut Sitompul
"Bisa saja sembari menunggu, Ad interim bisa saja," kata Ruhut saat berbincang dengan jpnn.com, Minggu (6/12).
Saat ditanyakan apakah Presiden Jokowi perlu segera melakukan reshuffle, anggota Tim Bravo Lima ini meminta publik untuk bersabar karena keputusannya ada di Presiden Jokowi.
BACA JUGA: Perampokan yang Aneh Banget Terjadi di Semarang, Korban Sampai Heran
"Tetapi kaitan reshuffle, itu hak prerogatif presiden. Kita tunggu saja. Beliau sangat arif dan bijaksana kapan harus melakukan reshuffle," ucap Ruhut.
Sebelumnya Ruhut juga merespons keputusan KPK menetapkan Mensos Juliari P Batubara sebagai tersangka kasus dugaan rasuah bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19.
Wakil bendahara umum DPP PDI Perjuangan itu diduga menerima dana dari rekanan Kementerian Sosial (Kemensos) yang menjadi vendor program bansos.
"Ya, kita harus menghormati hukum, dan apa yang dilakukan KPK kita ikuti saja semua proses hukumnya," kata Ruhut.
Mantan anggota Komisi III DPR ini mengatakan kinerja KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri harus terus didukung. Partainya juga akan menghormati dan tidak akan melakukan mengintervensi.
"Enggak enggak, kami selalu bertekad, Ibu Mega jadikan hukum itu panglima. Jadi kita (PDIP-red) tidak akan intervensi," pungkas Ruhut.(fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam