jpnn.com, MATARAM - Balai Besar POM Mataram sudah melakukan kerja sama selama ini dengan Komisi IX DPR dan juga melakukan langsung sosialisasi pembinaan terhadap KUKM. Gunanya agar jangan sampai makanan itu sampai terlebih dahulu sampai ke konsumen. Komisi IX, SKPD dan BPOM sudah melakukan pembinaan terlebih dahulu kepada pelaku pembuatnya.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR Ermalena saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR ke Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jumat (9/6).
BACA JUGA: Bandara Rendani Manokwari Harus Tambah Runway
Di sisi lain, Ermalena juga berharap peran orang tua ini lebih penting lagi. Oleh karena itu, menurut dia, kita juga bekerja sama dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana. Kerja sama tersebut untuk melakukan kegiatan pencegahan penggunaan barang-barang yang memang tidak kita inginkan dikonsumsi oleh anak-anak dan memang ini terjadi dimana-mana bukan hanya di NTB tapi seluruh Indonesia.
“Memang pengawasan ini harus dilakukan secara terkoordinasi dengan baik tidak hanya oleh SKPD yang hadir di hari ini tapi juga dengan pihak Kepolisian,” jelasnya.
BACA JUGA: DPR: Bebaskan Lahan Untuk Perluasan Bandara Rendani
Komisi IX menilai koordinasi yang dilakukan di NTB itu baik sekali, dilihat dari Dinas Kesehatan, Perdagangan dan Balai Besar menurutnya luar biasa koordinasinya.
“Saya mendengar bahwa awal Ramadan pun mereka sudah mulai turun, dan tadi yang tersisa tinggal 2 Kabupaten, dan kita berharap bahwa segera 2 Kabupaten itu bisa terselesaikan,” lanjut Ermalena.
BACA JUGA: Komisi XI DPR Kritik Tim Pengendali Inflasi Daerah Maluku Utara
Hal itu, lanjut dia, sudah dibuktikan antara tahun 2016 dan 2017 ini terjadi penurunan yang sangat signifikan dari penggunaan bahan-bahan tambahan yang membahayakan kesehatan masyarakat.
“Kita dari Komisi IX DPR berharap seluruh jajaran Balai POM melakukan pengawasan terhadap peredaran makanan dan minuman agar tidak ada masyarakat yang mengkonsumsi makanan yang menggunakan bahan-bahan tambahan seperti boraks, formalin, pewarna rhodamin dan sebagainya,” lanjutnya.
Politikus PPP ini menjelaskan, ada beberapa catatan dari Komisi IX pertama, diharapkan pembinaan terhadap KUKM atau pelaku yang membuat bahan makanan itu dilakukan secara masif. Jangan sampai makanan ini sampai ke konsumen kemudian baru dilakukan pembinaannnya karena akan merugikan semua pihak.
Kedua, koordinasi yang dilakukan selama ini lebih ditingkatkan. “Hari ini memang dari Perindustrian tidak datang, kita berharap bahwa seluruh SKPD terkait ini harus lebih intensif lagi melakukan koordinasi agar tupoksi yang menjadi tanggung jawab masing-masing itu bisa dilaksanakan secara paripurna,” jelasnya.
Dia menambahkan, dampak menkonsumsi makanan terhadap kesehatan itu lebih kepada masalah penyimpanan, jadi bukan pembuatannya. "Tadi kita lihat bahwa tenggang waktu untuk penyimpanan itulah salah satu penyebab terjadinya dampak yang diderita oleh masyarakat," ujar politisi Dapil NTB tersebut.
Penyalahgunaan obat-obatan seperti remadol dan lain sebagainya ini juga menjadi perhatian khusus tidak hanya di NTB, tapi di seluruh Indonesia. Ini menjadi catatan khusus bagi Komisi IX untuk diperhatikan.
“Karena itu Komisi IX sekarang juga sedang melakukan komunikasi dengan Komisi X agar informasi-informasi ini menjadi salah satu bahan edukasi di pendidikan anak-anak kita. Mereka harus mulai paham, mereka harus tahu kemudian menghindarkan pemakaian tersebut,” jelas Ermalena.(adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Setya Novanto Safari Ramadan ke Pesantren Rahmatullah Demak
Redaktur : Tim Redaksi