jpnn.com - JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2023 menjadi UU.
Keputusan itu diambil dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis (29/9).
BACA JUGA: Estimasi Desain APBN 2023
Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad menyatakan bahwa APBN harus memiliki resiliensi di tengah ancaman resesi global 2023.
Dia juga menekankan APBN 2023 harus waspada dan mampu menjaga daya beli masyarakat serta stabilitas harga. “Fleksibilitas diperlukan di APBN 2023,” kata Kamrussamad, Kamis (29/9).
BACA JUGA: Ekonom Melihat Tantangan Luar Biasa Bagi APBN 2023
Legislator Daerah Pemilihan III DKI Jakarta (Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu) itu mengatakan bahwa ketidakpastian global terus meningkat.
Menurut dia, konflik geopolitik yang dibarengi kebijakan agresif bank sentral dunia, memiliki dampak rambatan yang kompleks.
BACA JUGA: PMN Meningkat Pesat, Kamrussamad Mewanti-wanti Sri Mulyani
Politikus Partai Gerindar itu menambahkan resesi global diprediksi bahkan bisa lebih dalam daripada 2022.
Perang Rusia-Ukraina yang tak kunjung berakhir, ancaman krisis geopolitik China-Taiwan, dan belum mereda sepenuhnya wabah Covid-19, menjadikan eskalasi krisis 2023 kian tinggi.
"Semua ini akan berujung pada terganggunya komoditas pangan dan energi,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Kamrussamad mengatakan bahwa APBN 2023 harus menjadi instrumen untuk menjaga resiliensi dan shock absorber daya beli masyarakat.
“Waspada, tetapi tetap fleksibel,” tegasnya.
Pada 2023, lanjut dia, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan di angka 7,5 persen - 8,5 persen.
Padahal di 2022, tingkat kemiskinan masih 9 persen.
Untuk menurunkan 1,5 persen bukan hal yang sederhana di tengah gelombang resesi 2023.
"Oleh sebab itu, bantalan sosial harus selalu disiapkan dengan baik di APBN 2023. Ini penting untuk menjaga konsumsi masyarakat yang masih menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi kita,” kata Kamrussamad. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi