jpnn.com - JAKARTA - Peluang terjadinya perubahan dalam sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) dari pemilihan langsung oleh rakyat ke pemilihan oleh DPRD semakin kuat. Fraksi-fraksi di DPR yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) sepakat menerapkan sistem pemilihan tidak langsung dalam RUU pilkada yang segera disahkan. Padahal, sebelumnya sebagian besar di antara mereka mendukung pemilihan langsung.
Dalam rapat konsinyering pembahasan RUU pilkada 3 September lalu, kekuatan dukungan terhadap sistem pilkada langsung sebenarnya masih kuat. Fraksi PKS, misalnya, saat itu mendukung pemilihan langsung.
BACA JUGA: RUU Pilkada Lolos, KMP Bisa Kuasai Daerah
Namun, saat ini sikap mereka berubah 180 derajat dan mendukung mayoritas sikap KMP. "Perubahan sikap PKS ini sangat dinamis. Kami belajar dari Koalisi Merah Putih," ujar Hidayat Nur Wahid, ketua Fraksi PKS.
Secara hitung-hitungan, kekuatan untuk meloloskan sistem pilkada tak langsung memang sangat dominan. Kekuatan KMP plus Partai Demokrat yang memiliki enam fraksi dan 421 (75 persen) solid mendukung mekanisme tersebut dalam RUU Pilkada. Di pilak "lawan" yang mendukung pilkada langsung, kekuatan mereka hanya tiga fraksi dan 139 kursi.
BACA JUGA: Jokowi Takut Parpol Pendukungnya Pecah
Sebenarnya, Sebelum rapat konsinyering digelar, pemerintah yang sejak awal meminta pemilihan lewat DPRD "mengalah" dengan mendukung pemilihan langsung. Diharapkan, pembahasan RUU pilkada yang sudah molor bisa segera diketok menjadi undang-undang. (bay/dyn/c5)
BACA JUGA: Kada Dipilih DPRD, Anggota Dewan Berombongan Disel
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tim Transisi Jokowi Bantah Mulai Blusukan ke Kementerian
Redaktur : Tim Redaksi