JAKARTA--Meskipun pada masa rezim Orde Baru (Orba) Pancasila cenderung dijadikan instrumen politik penguasa untuk melegitimasi kekuasaannya, citra Pancasila masih relatif lebih baik dibandingkan citranya di dalam era ReformasiWakil Ketua MPR RI, A
BACA JUGA: Gagas Perda Larang Merokok di Sekolah
Farhan Hamid mengungkapkan, Orba masih memegang kukuh sikap mendekatkan Pancasila dalam kehidupan masyarakat."Hal ini disebabkan karena di dalam dunia pendidikan dasar dan menengah, ada mata pelajaran pendidikan moral Pancasila (PMP)
Di era reformasi, lanjut Farhan, justru dirasakan ada upaya peminggiran Pancasila di dalam kehidupan masyarakat
BACA JUGA: Pendaftar USM Masih Minim
Buktinya dengan meniadakan pelajaran Pancasila di dalam UU SisdiknasBACA JUGA: Pemerintah Tegaskan Teruskan Pemberian TPP
"Mereka bukan hanya gagal memahami nilai-nilai Pancasila, tetapi juga gagap ketika harus menyebutkan urutan sila demi sila dari dasar negara kita ituIni menyedihkan sekali," ujar senator di DPD asal Aceh itu.Oleh karena itu, terang mantan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, MPR mendesak Kemdiknas segera merevisi UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas"Revisi ini harus dilakukan, terutama pada pasal 37Hal ini diharapkan bisa dimaknai secara mendalam oleh anak didik maupun masyarakat luasSehingga ini juga bisa menjadi jalan terciptanya nation and character building yang sebenar-benarnya," papar Farhan.
Senada dengan Farhan, Ketua Umum PP PA GMNI, Soekarwo menambahkan, dengan adanya revisi UU Sisdiknas itu nantinya juga lebih menekankan bahwa dalam mempelajari Pancasila harus diikuti dengan pengenalan terhadap tantangan jaman yang saat ini menjadi ancaman serius bagi keberadaan bangsa dan negara Indonesia.
"Saya tidak akan masuk pada detil kurikulum dan sistem pengajarannyaNamun saya berpendapat, pada tingkat paling dasar adalah perlu mewajibkan menghafal teks PancasilaPenghafalan ini sebenarnya juga tidak harus di sekolah, tetapi juga bisa diajarkan dan dibiasakan di berbagai kegiatan masyarakat," ujarnya.
Gubernur Jawa Timur itu mengatakan, dengan mengajarkan dan menginternalisasikan Pancasila sebagai ideologi, dapat membentuk kepribadian bangsa"Di sini peran negara sangat dibutuhkanNegara harus berperan aktif sebagai pemandu arah sekaligus sebagai pengontrol dari sistem pendidikan Pancasila agar nanti ke depannya Pancasila tidak jatuh menjadi dogma yang mati, beku dan tidak inspiratif," tandas Soekarwo(cha/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Banyak jadi Timses, Guru Kembali Dikendalikan Pusat
Redaktur : Tim Redaksi