jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyikapi serius terkait temuan Ombudsman RI tentang guru yang bocorkan jawaban soal Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) 2016/2017.
Pemprov DKI memastikan akan mencari oknum guru tersebut. Namun sebelumnya akan dikonfirmasi terlebih dahulu kebenaran kunci jawaban.
BACA JUGA: Ombudsman: Pengawas USBN Malah Main Game
"Kalau jawabannya cocok berarti ada bocor, kalau tidak cocok berarti bukan bocor," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah, di Balaikota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (5/4).
Sekda mengatakan, jika jawaban soal itu tidak cocok, kata Saefullah, artinya itu adalah tindakan penipuan. Saefullah setuju pelaku harus dihukum berat jika ternyata bocoran itu merupakan jawaban yang benar.
BACA JUGA: Banyak Kejanggalan, USBN Sia-Sia
Namun hingga kini Saefullah mengaku belum menerima laporan resmi mengenai hal itu. "Kalau cocok, itu perlu ditelusuri. Saya pikir ini kejahatan nasional, kejahatan moral, harus dihukum berat," kata dia seperti dilansir Indopos hari ini.
Koordinator Tim 7 Bidang Pendidikan Ombudsman RI Rully Amirulloh mengatakan, terjadi praktik mal-administrasi pelaksanaan USBN. Hal ini patut disesalkan mengigat USBN menjadi syarat kelulusan.
BACA JUGA: Sodetan Ciliwung Baru Separuh Rampung
Menurut Rully, salah satu sekolah di Jakarta Timur memberikan kunci jawab kepada siswa. Untuk mendapatkannya, siswa dipatok harga sebesar Rp 25.000 per mata pelajaran.
"Guru sekolah sempat membuat kunci jawaban setelah mendapat soal USBN H-4. Per mata pelajaran siswa dipungut biaya Rp 25.000. Itu pengakuan dari siswa," tutur Rully.
Di sisi lain, pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat SMK di ibukota tetap dilaksanakan. Kendati jumlah komputer yang tersedia masih terbatas.
Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Susi Nurhati mengatakan, pelaksanaan UNBK tingkat SMK di Ibukota tetap berjalan lancar di tengah keterbatasan jumlah komputer. Karena menurutnya, jumlah komputer di sekolah tidak harus sesuai dengan jumlah siswa peserta UNBK.
"Komputer untuk saat ini kami anggap cukup. Kami hanya perlu memiliki sepertiga dari jumlah siswa saja," kata dia, di SMKN 16 Jakarta Pusat, Rabu (5/4).
Ia menjelaskan, pelaksanaan UNBK setiap harinya dibagi menjadi tiga sesi. Langkah ini dilakukan untuk memaksimalkan jumlah komputer yang ada. "Supaya tidak terjadi kebocoran, soal ujian dibuat berbeda-beda," kata Susi.
Menurut Susi, pelaksanaan UNBK tingkat SMK dan SMA sengaja dibuat terpisah agar tidak terlalu banyak menggunakan komputer. "SMA yang belum punya sarana komputer bisa menumpang di SMK. Karena SMK sudah lebih dulu melaksanakan UNBK," katanya.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono berharap, UNBK berjalan lancar tanpa kendala. Dengan begitu para siswa dapat tenang dalam mengerjakan soal ujian. "Kalau siswa tenang dalam menempuh ujian hasil yang didapat akan maksimal," tutur dia. (wok)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Langkah Pemprov DKI Sasar Mobil Mewah Dinilai Tepat
Redaktur : Tim Redaksi