Saham NNT Picu Konflik Pusat-Daerah

Rabu, 18 Mei 2011 – 10:53 WIB

JAKARTA - Keputusan pemerintah pusat yang mengambil 7 persen saham Newmont Nusa Tenggara (NNT) dinilai berujung pada pecahnya konfik antara pusat dan daerahHal ini sekaligus meruntuhkan kewibaan pusat terhadap daerah dan keluar dari skala prioritasnya untuk membangun infrastruktur

BACA JUGA: PET Bebas Tuduhan Dumping Malaysia



Pengamat Ekonomi Ichsanudin Noorsy mengemukakan, ada kesan kuat pemerintah telah ditekan pemodal asing untuk membeli 7 persen saham tersebut
Menurutnya, kekuatan asing itu telah berhasil menggiring pemerintah dalam perangkap pecah belah

BACA JUGA: Perbankan Syariah Bukukan Laba Rp 400 Miliar

"Pemerintah pusat berhasil masuk dalam konstruksi pecah belah adu domba
Yakni pecah belah dengan daerah serta adu domba dengan kalangan nasional sendiri," kata Ichsan saat dihubungi INDOPOS (Group JPNN), Selasa (17/5)

BACA JUGA: Bapepam-LK Terbitkan Tawaran Umum Berkelanjutan



Menurut Ichsan, seharusnya saham itu diserahkan saja ke pemerintah daerah Nusa Tenggara BaratSebab, negara akan mendapat keuntungan maksimal jika pemda mengelola sendiri sumber daya alamnya"Saham Newmont pada hakikatnya hak pemerintah daerah seperti halnya Blok CepuLogikanya adalah kepemilikan tergantung pada letak tanahnya," katanya

Dia juga menyebut, saham 7 persen bagi pusat tersebut hanya merupakan saham kosmetik dimana pemiliknya hanya memiliki hak dividen dan hak suaraNamun tak punya hak di dewan direksiApalagi, dana sebesar USD 247 juta untuk membeli itu tidak dianggarkan dalam APBN 2011"Alokasi anggaran bukan untuk beli saham, tapi untuk membangun infrastruktur," ujarnya

Pemerintah semestinya lebih mengedepankan pembangunan infrastruktur ketimbang membeli saham emas ituPasalnya, dampak ketersediaan infrastruktur jauh lebih menguntungkan secara ekonomi bagi masyarakat luas, sementara kepemilikan saham, pemerintah sekadar memperoleh setoran dividen disamping pajak.  "Dividen itu lebih rendah multiplayer effectnya dibanding jika membangun infrastruktur," jelas dia

Disamping itu, sambung Ichsan, pihak NNT telah berhasil mengegolkan misinya untuk tetap bisa menjadi mayoritas karena saham 7 persen itu diambil pusat"Lain ceritanya jika saham diambil daerah, Newmont tak bisa mayoritas lagi," katanya

Dia menguraikan, sebelum saham NNT di beli pemerintah pusat, jumlah saham NNT 35,44 persenStrukturnya yaitu NNT 35,44 persen, Sumitomo 20,56 persen, Pukuafu 20 persen, dan MDB (Multi Daerah Bersaing) 24 persenNah, divestasi terakhir diambil dari NNT 7 persen dengan demikian kepemilikan NNT tinggal 28,44 persenNNT Tetap mayoritasTapi, jika 7 persen diambil MDB, maka MDB lah pemilik mayoritas

"Dalam perjanjian yang dibuat di sana, sepanjang Newmont memiliki saham lebih tinggi dari pihak lain, maka dia menjadi pengendali bagi arah kebijakan pertambangan dan menduduki mayoritas di kursi dewan direksiJika 7 persen diambil MDB, maka MDB menjadi pengendali kebijakan," papar Ichsan

Posisi dominan MDB ini tak dikehendaki oleh NNTKarena itu NNT atau pihak-pihak tertentu menggagas supaya dibeli oleh pemerintah pusat saja"Ketika pusat mengambil 7 persen maka, yang tetap tinggi adalah Newmont," tambahnya

Sebagai informasi, MDB berawal ketika tiga pemerintah daerah di Nusa Tenggara Barat, yakni propinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Kabupaten Sumbawa membentuk konsorsium badan usaha daerah, PT Daerah Maju BersaingSelanjutnya, perusahaan itu bekerja sama dengan PT Multicapital Indonesia, anak usaha Grup Bakrie, mendirikan perusahaan patungan PT Multi Daerah Bersaing (MDB)(lum)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Minat Simpan Emas Makin Meningkat


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler