jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengatakan rumor penggunaan dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur di era Joko Widodo - Jusuf Kalla adalah informasi sesat alias hoaks.
Politikus Partai Nasdem itu meminta masyarakat cerdas mengonsumsi informasi yang bertujuan memecah belah bangsa, terlebih menjelang Pemilu Serentak 2019.
BACA JUGA: Misbakhun Optimistis Jokowi Bisa Jaga Pertumbuhan Ekonomi
"Saya pastikan itu hoaks,” kata Sahroni saat temu warga dalam rangka reses DPR, di Jalan Kalibaru Timur, RT 04 RW 02, Cilincing, Jakarta Utara, Rabu (27/2).
BACA JUGA: BPN Prabowo Yakin Banget Pembangunan Infrastruktur Era Jokowi Bermasalah
BACA JUGA: DPR Apresiasi Satgas Karena Efektif Memberantas Kartel Pangan
Mantan anggota Komisi XI DPR ini menyatakan pemerintah telah membangun jalan baru sepanjang 2.650 kilometer, tol 1.000 km, serta pemeliharaan jalan sepanjang 46.770 km.
Menurut dia, tidak hanya infrastruktur jalan, pembangunan jalur kereta api juga digarap sepanjang 3.258 km di pulau Jawa, Sulawesi, Sumatera, hingga Kalimantan.
BACA JUGA: BPN Prabowo Yakin Banget Pembangunan Infrastruktur Era Jokowi Bermasalah
Sahroni menambahkan di sektor udara, pemerintah membangun 15 bandara baru dan pengadaan 20 pesawat perintis. Sedangkan di sektor laut, pemerintah membangun 24 pelabuhan baru, pengadaan 26 kapal barang perintis, serta pengadaan kapal ternak dan 500 unit kapal rakyat.
"Ini semua tujuannya untuk pemerataan pembangunan. Seluruh rakyat merasakan pembangunan, tidak lagi hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa," ungkap Sahroni.
Dia menyatakan untuk merealisasi pembangunan infrastruktur tersebut pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 menggelontorkan dana sebesar Rp 4.700 triliun.
Sahroni memerinci sumber pembiayaan diperoleh dari APBN, pengampunan pajak (tax amnesty), kerja sama dengan investor asing dan utang luar negeri.
Menurut dia, kontribusi dari APBN 41,3 persen atau Rp 1.941 triliun. BUMN 22 persen atau 1.034 triliun. Kontribusi swasta 36,7 persen atau Rp 1.725 triliun. "Jadi tidak ada dana BPJS yang dipakai untuk pembangunan infrstruktur," kata Sahroni.
Lebih jauh Sahroni mengingatkan masyarakat untuk cerdas dan bijak mencerna informasi dari sosial media yang kerap dipertanyakan validitas datanya. "Seringkali informasi di medsos itu bertujuan memecah belah kita untuk kepentingan politik sesaat. Mari bapak dan ibu kita bijak mencerna informasi," ajak dia.
Sementara itu, Sahroni saat di Kompleks UKA RT 16 RW 08, Koja, Jakarta Utara, juga mengingatkan masyarakat berkoordinasi dengan perangkat RT atau RW untuk mencari solusi atas tersendatnya pelayanan kepada masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur yang tidak jalan, KJP, BPJS dan ragam persoalan lainnya.
Dia memastikan persoalan warga tersebut akan sampai ke Pemprov DKI Jakarta agar dicari solusinya lewat jejaring yang dimiliki Ahmad Sahroni Center (ASC).(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Corsec Paparkan Peran Waskita Dalam Pembangunan Proyek Strategis Nasional
Redaktur & Reporter : Boy