jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyentil pemerintah terkait polemik data penerima bantuan sosial.
Menurutnya, polemik data penerima bansos antara Kementerian Sosial dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus segera diselesaikan dengan langkah koordinasi kedua pihak.
BACA JUGA: Pemerintah kok Belum Terbitkan Data Anak Jadi Yatim Piatu Karena COVID-19?
Bukan malah berbicara di media bahkan saling sindir menyindir.
"Mungkin Pemprov DKI juga memang ada kekeliruan dalam validasi data, tetapi kalau ada, ya dikoordinasikan secepatnya, jangan sindir menyindir di media," ujar Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (4/8).
BACA JUGA: Bang Edi Soroti Kegeraman Keluarga Ayu Ting Ting, Singgung Keadilan Restoratif
Dia menilai dalam kondisi pandemi COVID-19 yang menyulitkan, tidak perlu ditambahi drama-drama yang tak penting.
Apalagi kalau tujuannya hanya untuk sekadar menaikkan pamor atau menyerang pejabat lain.
BACA JUGA: MK Tolak Gugatan Denny Indrayana, KPU Tetapkan Pasangan Terpilih Pilkada Kalsel 2020
Menurut dia, jika ada perbedaan pandangan sesama eksekutif terkait suatu persoalan, sebaiknya bisa diselesaikan melalui komunikasi yang baik, sehingga rakyat tidak bingung.
“Posisi mereka sama-sama eksekutif, jadi kurang tepat apabila berbicara atau menanggapi surat melalui media," ucapnya.
Menurut dia, wajar apabila legislatif mengkritik kinerja eksekutif.
Namun, tidak tepat ketika sesama eksekutif saling 'serang', karena dikhawatirkan membuat masyarakat menjadi bingung.(Antara/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Ken Girsang