Saksi Ahli Pansus Dinilai Tak Relevan

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat, Amir Syamsuddin menilai, para saksi ahli yang diundang oleh Panitia Khusus (Pansus) Bank Century ke sidang-sidang Pansus tidak relevanMenurut Amir Syamsuddin, tidak satupun di antara saksi ahli yang kapabel dalam menerangkan krisis ekonomi yang terjadi November 2008 lalu.

"Dari awal, saksi yang dihadirkan dipilih dengan kecenderungan menentang bailout dan tidak mengerti krisis ekonomi yang terjadi di November 2008 itu

BACA JUGA: WN Bulgaria Masuk DPO

Termasuk saksi mantan Wakil Presiden JK yang mengklaim tidak ada krisis saat itu," kata Amir Syamsuddin, di press room DPR, Jakarta, Jumat (5/2).

Kalau mau objektif, lanjut Amir, Pansus hendaknya juga mendengarkan para saksi dengan latar belakang profesi perbankan"Kenapa itu tidak dilakukan, sementara LSM diterima beberapa kali untuk mendengarkan keterangannya," tanya Amir.

Sekjen Partai Demokrat itu juga mempertanyakan kebenaran semacam apa yang diperoleh Pansus, dengan hanya mendengarkan keterangan orang yang tidak mengerti krisis ekonomi

BACA JUGA: Demokrat Bantah akan Ada Reshuffle

Jika Pansus secara berimbang mendengarkan keterangan saksi ahli, katanya lagi, tentu hasilnya jauh lebih baik dan objektif, serta bisa diterima oleh seluruh kalangan.

Sementara di tempat yang sama, anggota Pansus dari Fraksi PKS, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa penilaian tidak adanya saksi ahli dari latar belakang profesi perbankan itu bukan salah Pansus"Mestinya Sekjen Partai Demokrat meminta pertanggung jawaban anggota fraksinya yang ada di Pansus

BACA JUGA: Budaya Setempat di Kurikulum Muatan Lokal

Jangan salahkan Pansus secara keseluruhan," kata Mukhamad Misbakhun.

Misbakhun menambahkan, dalam menetapkan saksi ahli yang berlangsung selama Desember 2009 lalu, Pansus telah membuka ruang yang sebesar-besarnya kepada publik"Pertanyaan saya sama" kenapa kader Partai Demokrat tidak satupun mengusulkan saksi ahli yang sesuai dengan kriteria tadiLalu, kenapa Pansus yang dipersalahkan? Mestinya, pimpinan Fraksi Demokrat yang harus diberi punishment," usulnya(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Didesak Panggil Hatta Radjasa