jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mengembangkan kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik di Kemendagri, yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun.
Lembaga antirasuah itu sudah memeriksa 200 saksi kasus yang sudah menjerat dua mantan pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto itu. "Termasuk di antaranya anggota DPR RI," kata Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah, Kamis (15/12).
BACA JUGA: Lima Poin Utama Kerja Nyata LHK Untuk Rakyat Indonesia
KPK masih menyidik apakah ada tersangka lain. Sebab, jika melihat dari angka kerugian negaranya, tidak mungkin dilakukan oleh dua tersangka saja.
Namun, Febri menegaskan, dalam melakukan penyidikan, KPK lebih mengandalkan pada bukti dan informasi yang ada, apakah ada pihak lain yang bisa terjerat.
BACA JUGA: Hiks..Kado Buruk dari Pejabat Kejagung buat Bakamla
"Siapa pun pihak yang terkait proses pengadaan e-KTP yang memenuhi unsur pasal 2 dan pasal 3 (UU Tipikor), itu bisa saja dikembangkan penyidikannya. Namun perlu dilihat hati-hati, perlu didalami lebih lanjut," katanya. (boy/jpnn)
BACA JUGA: Formappi Dukung KPK untuk Sosialisasikan Anti Dinasti Politik
BACA ARTIKEL LAINNYA... Wujudkan Keadilan Rakyat di Sektor Kehutanan
Redaktur : Tim Redaksi