JAKARTA - Pentas debat calon presiden yang dihelat tadi malam, dinilai tidak memunculkan optimisme dalam dunia hukum, khususnya masa depan pemberantasan korupsiVisi misi yang disampaikan ketiga capres cenderung normatif dan tidak jelas.
Tidak terlihat harapan yang cerah dalam pemberantasan korupsi," kata Febri Diansyah, peneliti hukum Indonesian Corruption Watch (ICW), tadi malam
BACA JUGA: JK Minta Madura Bebas Hiburan Malam
Hal itu tercermin dari tidak ada terobosan jika pembahasan RUU Pengadilan Tipikor menemui jalan buntuDalam penilaian Febri, tidak ada satu capres yang menjelaskan adanya ancaman terhadap kinerja KPK jika pembahasan RUU Tipikor tidak kelar hingga Desember 2009
BACA JUGA: Tiga Capres Lupakan Konflik Papua
Begitu juga terkait masalah tindakan pencegahan, seperti pungliBACA JUGA: Mega-Pro Buktikan Ekonomi Kerakyatan Bukan Omong Kosong
Itu sangat mengambang," katanya.Pendapat senada juga disampaikan Ketua Pusat Kajian Antikorupsi UGM Zainal Arifin Muchtar"Semuanya tidak menawarkan hal yang baru sehingga menunjukkan mereka pantas dipilih," katanyaMenurutnya, jawaban yang meluncur dari ketiga capres relatif sama dan bersifat normatif.
Baik Febri maupun Zainal tidak berani untuk memberikan penilaian kuantitatif (skor) atas penyampaian ketiga capres dalam debatAlasannya, tidak ada sesuatu yang spektakuler yang diusung ketiga capres"Tapi dalam tanda kutip, ini melegakan, karena ketiganya punya perspektif untuk memperbaiki negaraArtinya (tanda kutip), dengan pilihan tutup mata pun sama," katanya
Pengamat politik Burhanudin Muhtadi menilai kualitas debat perdana yang dipertontonkan ketiga capres masih di bawah standardKetiga capres, ungkap dia, lebih banyak bicara visi, tapi miskin agenda"Ketiga capres lebih banyak mengajukan list daftar keinginanTapi, kurang mengelaborasi aspek teknis dan langkah konkret untuk mencapai good governance," kata peneliti senior Lembaga Survei Indonesia (LSI) itu.
Mengenai RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang belum disahkan DPR, padahal sudah hampir deadline sampai 19 Desember 2009 ini, Burhan menilai hanya SBY dan JK yang berani memberi solusi konkret.
"SBY meyebut kemungkinan menerbitkan Perpu TipikorJawaban JK juga baik, karena dia akan mendukung langkah SBY soal perpu, karena posisi dia masih sebagai wapres," kata Burhan.
Sayangnya, imbuh dia, Megawati justru memberi jawaban blunder dengan kembali memberikan kesempatan kepada DPRHal ini bisa menimbulkan antipati dari kalangan kelompok antikorupsi"Karena DPR sudah terbukti tidak memiliki komitmen untuk mempercepat pengesahan RUU Tipikor yang sangat krusial itu," cetus alumni The Australian National University (ANU) itu.
Burhan juga menyesalkan, pertanyaan mengenai anggaran TNI dan alutsista, serta lumpur Lapindo yang tidak optimal dijelaskan oleh MegawatiPadahal, kedua pertanyaan itu bisa menjadi pintu masuk bagi Megawati untuk menembak kelemahan pemerintahan SBY dalam menangani kasus "kasus tersebut.
"Sayang Megawati gagal manfaatkan kesempatan emas itu untuk menunjukkan dirinya punya solusi jitu," kata BurhanJK juga hampir samaSeharusnya, tambah Burhan, JK bisa lebih agresif menjelaskan posisinya untuk membedakan dengan SBY"Padahal untuk pertanyaan soal alutsista dan lapindo jelas posisi SBY sangat defensif dan normatif," katanya.
Lantas, berapa point mereka - "Untuk debat putaran pertama ini, saya memberi Megawati point 4; JK 5,5; dan SBY 6," jawabnyaDalam debat tadi malam, ketiga capres didukung dengan tim sukses yang menyaksikan secara langsungDi kubu Mega tampak Sekjen PDIP Pramono Anung dan Puan Maharani
Di kubu SBY, hadir ketua Tim Sukses SBY Hatta Radjasa, Sekjen DPP Partai Demokrat Marzuki Alie, dan Ketua DPP Andi MallarangengSementara di pihak JK, tampak Fahmi Idris dan Yuddy ChrisnandyDari KPU sebagai penyelenggara hadir Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary dan anggota KPU Endang Sulastri
Debat pertama calon presiden berlangsung kemarin di studio Trans Corp di Jalan Tendean, Jakarta SelatanTemanya, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Menegakkan Supremasi Hukum dan HAMMasing-masing calon mengajukan diri sebagai calon terbaik yang lebih berhak menjadi Presiden RI selanjutnya.
Seluruh tiga pasangan hadirYakni Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Jusuf Kalla (JK)Megawati dan SBY kompak mengenakan baju merahMega dengan kebaya, SBY dengan batik, sementara, JK mengenakan jas dengan kemeja putihRektor Universitas Paramadina Anies Baswedan didaulat menjadi moderator.
Pertanyaan Anies adalah mengenai tata kelola pemerintahanSalah satunya adalah tentang pungli di instansi pemerintahJK yang mendapat giliran pertama mengatakan pungli bisa dibasmi apabila kesejahteraan PNS tercukupiDengan gaji yang cukup, mereka tidak akan mencari tambahan uang dengan menarik pungliNamun, kata dia, pada saat yang sama kinerja mereka harus terukur dan memiliki standar kinerja"Juga harus ada hukuman bagi mereka yang menarik pungli," katanya
Menanggapi itu, Megawati mengatakan persoalan pungli adalah persoalan mentalApabila mental bisa dibenahi, pungli bakal hilang sendiriBahkan, orang akan merasa tidak berhak apabila menemukan uang yang tidak lebih yang tidak menjadi haknya
SBY mengatakan, yang diperlukan untuk mengurangi pungli adalah dengan melakukan sidakMereka yang terbukti menarik pungli harus diperingatkan kerasPada saat yang sama, di lembaga-lembaga pelayanan publik harus ada informasi lengkap mengenai prosedur pengurusan layanan"Harus juga dibuatkan kotak komplainMasyarakat diberi kesempatan untuk memberi respons terhadap layanan instansi," katanya
Debat kemarin juga membahas menganai bencana lumpur di Porong, SidoarjoMegawati mengatakan, persoalan lumpur di Sidoarjo sudah menjadi persoalan emergency dan kritisNamun, dia lebih sepakat membawa kasus itu ke ranah hukum"Hukum itulah yang akan menentukan apakah lumpur tersebut bencana alam atau bencana industri," katanya
SBY mengatakan, upaya pemerintah selama ini harus direviewApakah yang sudah dilakukan masih ada persoalanKalau masih ada, harus dikaji dan dicarikan solusinya"Memberikan bantuan kepada masyarakatBantuan ekonomi dan sosial, diberikan oleh LapindoPerusahaan yang menyebabkan bencana ituPemerintah dengan persetujuan DPR mengurusi persoalan infrastruktur," katanya.
Sementara itu, JK mengatakan persoalan lumpur Sidoarjo ada empat poinYakni, semburan lumpur, imbas terhadap rakyat, lingkungan, dan kerusakan infrastruktur"Kita akan memanfaatkan semua teknologi canggih yang ada di dunia ini untuk mengatasinyaIni semua harus kita percepat penyelesaiannya," katanya.(jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 78 Pidato SBY, 40 Menyerang
Redaktur : Tim Redaksi