jpnn.com - JAKARTA - Ketua PWNU DKI Samsul Ma’arif menyoroti penataan kota yang dilakukan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Menurut Samsul, kebijakan yang diambil Heru perlu didukung semua pihak, termasuk organisasi kemasyarakatan maupun lembaga keagamaan.
BACA JUGA: Heru Budi Hartono Larang Anak Buahnya Cuti Saat Musim Hujan, Ini Alasannya
Tujuannya, agar Jakarta menjadi makin baik bagi seluruh warganya.
"Jadi, harus semua pihak, termasuk dukungan dari pihak swasta, akademisi dan media," ujar Samsul dalam diskusi Balkoters dengan tema 'Musim Hujan dan Keselamatan Warga' di Jakarta, Kamis (27/10).
BACA JUGA: Tegas, Heru Budi Ogah Pakai TGUPP Bentukan Anies Baswedan
Menurut Samsul, musibah di Ibu Kota ketika dilihat dari sudut pandang religi, terlihat minimnya peran tokoh agama, termasuk dalam hal pemahaman keagamaan di masyarakat terkait bencana.
"Mungkin, di Jakarta aspek politiknya kadang lebih kencang, tetapi belum merata bagaimana menyentuh memberikan pemahaman keagamaan kepada masyarakat. Misalnya, bahaya orang yang tidak mengolah air secara benar," ucapnya.
BACA JUGA: Stok Vaksin Covid-19 di Jakarta Menipis, Heru Budi Panggil Dinkes, Ini Prosesnya Panjang
Sebagai contoh, terkait pengelolaan air yang seharusnya ditangani pemerintah.
Fakta di lapangan banyak sekelompok masyarakat justru memanfaatkan air tanah dengan cara membeli mesin sendiri, sehingga berpotensi pada penurunan muka tanah.
"Banyak pengamat yang memprediksi Jakarta bakal tenggelam dalam 30-50 tahun. Artinya, bukan hanya sekadar omongan yang biasa saja, harus ditanggapi para pemimpin di Jakarta," katanya.
Menurut Samsul Ma’arif, air tanah harus dikelola oleh pemerintah dan harus direkomendasikan oleh tokoh agama untuk penguatan sehingga semua pihak tidak seenaknya mengelola air tanah.
"Kalau dibiarkan, terutama gedung-gedung-gedung besar, maka tidak menutup kemungkinan 50 tahun yang akan datang Jakarta bakal tenggelam," katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) DKI Jakarta Isnawa Adji menyebut langkah mitigasi di Jakarta untuk menghadapi bencana terutama banjir, lintas sektor.
Langkah mitigasi lintas sektor ini melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) di DKI Jakarta.
Di antaranya lembaga vertikal mulai dari Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, BMKG serta sejumlah lembaga lainnya. (Antara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pj Gubernur DKI Sebut WFH Saat Musim Hujan hanya Imbauan, Tidak Memaksa
Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang