jpnn.com - JAKARTA - Bakal calon gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno tidak setuju dengan kebijakan ganjil-genap yang rencananya akan diterapkan oleh Pemprov DKI dalam waktu dekat. Dia menilai pembatasan model ganjil-genap tidak adil bagi pemilik kendaraan bermotor.
"Kalau masalah genap ganjil, saya tidak setuju karena equality-nya enggak ada. Orang beli mobil bisa mau pake kan? Kalo genap ganjil nanti dia bilang 'udah bayar pajaknya setengah aja' itu juga enggak baik kan?" ujar politikus Partai Gerindra itu disela-sela acara buka puasa bersama warga di kolong layang Fly Over Pasar Pagi, Jalan Pejagalan, Tambora, Jakarta Barat, Sabtu (18/6).
BACA JUGA: Pantau Harga, Wagub Djarot Blusukan ke Pasar Tradisional
Pria yang akrab disapa Sandi ini mengusulkan moratorium kendaraan bermotor pelat B sebagai kebijakan yang lebih baik dari ganjil-genap. Dengan kebijakan ini, volume kendaraan pribadi di ibu kota tanpa memberangus hak warga untuk menggunakan mobil atau motornya.
Namun, usulan tersebut masih harus dikaji ulang karena bakal menimbulkan efek berantai. Khususnya untuk lapangan kerja di industri otomotif. "Makanya ini masih kami kaji. Usulan drastis seperti ini diperlukan karena masalah kemacetan juga masalah kompleks, harus ada kebijakan yang drastis juga. Moratorium itu pendapatnya para ahli, dan buat saya ini akan ada dampak terhadap lapangan kerja, makanya harus kita pikirkan. Nanti dilihat mana yang paling cocok buat Jakarta," kata Sandi.
BACA JUGA: ICW: KPK Tak Harus Selalu Berpedoman Audit BPK
Yang jelas, lanjut Sandi, pemerintah harus berbuat sesuatu untuk mengatasi masalah kemacetan di Jakarta. Pasalnya, makin hari masalahnya semakin besar dan menyiksa masyarakat.
"Solusinya adalah transportasi publik, tapi selama belum ada itu, perlu dilakukan rekayasa-rekayasa seperti ganjil-genap atau ERP. Tapi rekayasa itu hanya solusi temporer, tidak menyelesaikan akar masalah," pungkas Sandi. (dil/jpnn)
BACA JUGA: Mau Ganjil Genap Efektif? Ini Saran dari Haji Lulung
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fadli Zon: Kebijakan Ganjil-Genap Harus Dibatalkan
Redaktur : Tim Redaksi