jpnn.com, WASHINGTON DC - Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap Panglima Militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing dan sejumlah perwira tinggi yang memimpin kudeta militer 1 Februari lalu.
Sanksi Paman Sam menyasar keuangan para jenderal pengkhianat demokrasi tersebut. AS pun memperingatkan sanksi ekonomi lebih banyak kemungkinan juga diberlakukan pada Myanmar.
BACA JUGA: Biden Akhirnya Teken Sanksi untuk Rezim Militer Myanmar, Rasain!
Departemen Keuangan AS mengatakan bahwa total ada delapan orang penerima sanksi. Selain itu, sanksi juga dijatuhkan kepada tiga perusahaan di industri perhiasan dan giok
AS juga memperpanjang sanksi terhadap dua petinggi militer karena mereka diyakini terlibat menggulingkan pemerintahan yang terpilih secara demokratis di Myanmar.
BACA JUGA: Pernyataan Terbaru Amerika soal Kudeta Myanmar, Rezim Militer Sebaiknya Bersiap
Namun, Washington tidak menjatuhkan sanksi untuk Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) dan Myanmar Economic Corporation (MEC0), meskipun keduanya adalah perusahaan yang dikendalikan oleh militer.
Presiden AS Joe Biden pada Rabu (10/2) mengesahkan perintah eksekutif soal pemberlakuan sanksi terhadap mereka yang terlibat dalam kudeta militer di Myanmar.
BACA JUGA: Rakyat Myanmar Turun ke Jalan, Para Biksu Berjajar di Garis Depan
Jenderal Min Aung Hlaing meluncurkan kudeta terhadap pemerintah di Naypyitaw dan menangkap penasihat negara Aung San Suu Kyi serta Presiden Win Myint pada awal Februari.
"Kudeta 1 Februari merupakan serangan langsung terhadap upaya transisi menuju pemerintahan yang demokratis dan sah secara hukum di Burma," kata Menteri Keuangan AS Janet Yellen melalui pernyataan. Burma merupakan nama lain Myanmar.
"Kami juga menyiapkan aksi selanjutnya jika militer Burma tidak mengubah keadaan. Jika ada lebih banyak kekerasan terhadap warga yang menggelar aksi damai, militer Burma akan melihat bahwa sanksi hari ini baru permulaan," kata Yellen menambahkan.
Sanksi yang dijatuhkan AS ditujukan pada Jenderal Min Aung Hlaing dan Wakil Panglima Soe Win.
Keduanya telah menerima sanksi dari AS pada 2019 karena mereka diyakini terlibat dalam kekerasan terhadap etnis Rohingya dan kelompok minoritas lainnya di Myanmar.
Sementara enam orang lain yang kena sanksi merupakan anggota Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional. Empat orang yang kena sanksi merupakan anggota Dewan Pemerintahan Negara, termasuk Menteri Pertahanan Myanmar Mya Tun Oo.
Tiga perusahaan yang jadi sasaran sanksi Washington adalah Myanmar Ruby Enterprise, Myanmar Imperial Jade Co, LTD, dan Cancri (Gems and Jewellery) Co, LTD. Penyelidik PBB pada 2019 menyebut perusahaan-perusahaan itu merupakan bagian dari MEHL.
Gedung Putih mengatakan sanksi itu bisa lenyap seketika jika militer segera mengembalikan kekuasaan ke pemerintahan yang terpilih secara demokratis, mencabut status darurat, membebaskan seluruh tahanan yang ditangkap secara sewenang-wenang, dan memastikan tidak ada kekerasan terhadap demonstran.
Pemerintahan Biden juga tengah menggalang gerakan internasional untuk secara terpadu merespons kudeta militer di Myanmar. (ant/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil