jpnn.com - JPNN.com - Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan meminta pemerintah berhenti menambah kegaduhan dengan saling lempar tanggung jawab atas kebijakan menaikkan tarif pengurusan STNK dan BPKB.
Politikus Gerindra ini menyarankan kepada Presiden Joko Widodo untuk segera memanggil pihak-pihak terkait dan merapatkan soal kenaikan tarif itu secara lebih komprehensif.
BACA JUGA: Ombudsman RI: Kenaikan Tarif STNK-BPKB Layak Dianulir
"Saya berharap presiden mengambil langkah-langkah. Panggil menko perekonomian, menkeu, dan Polri untuk membuat rapat terbatas terkait polemik tersebut. Kalau perlu tampilkan ke publik mekanisme perhitungan tarifnya," kata Heri di Jakarta, Jumat (6/1).
Kedua, Presiden Jokowi harus perintahkan Menkeu Sri Mulyani dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk tidak membuat komentar yang membuat gaduh dan bingung masyarakat.
BACA JUGA: Ha ha, Politikus Gerindra Anggap Lucu
Karena selain memalukan, hal-hal semacam itu juga akan mengganggu wibawa pemerintah.
Kemudian, pemerintah harus memperhatikan kondisi sosial-ekonomi masyarakat ketika menghitung tarif yang ada.
BACA JUGA: Politikus PDIP Desak Kenaikan Tarif STNK Ditinjau Ulang
Sebisa mungkin tarif disesuaikan dengan kemampuan masyarakat, mungkin dengan system cluster.
Presiden, ujar Heri, harus menunjukkan kepemimpinan yang kuat dan dapat menjamin kepastian sehingga setiap kebijakan yang dibuat tidak membuat bingung masyarakat.
"Terakhir, pemerintah jangan hanya terjebak pada polemik yang ecek-ecek begini terus-menerus. Energi kita hanya habis terbuang pada hal-hal yang tidak produktif," pungkasnya.
BACA ARTIKEL LAINNYA... Politikus PDIP: Kok Tiba-tiba Dinaikkan seperti Ini?
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam