jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Emrus Sihombing mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tengah mempersiapkan kabinet untuk pemerintahan 2019-2024 memilih figur profesional murni untuk mengisi jabatan jaksa agung. Dosen Universitas Pelita Harapan (UPH) itu mewanti-wanti Presiden Ketujuh RI tersebut tak memilih figur politikus sebagai jaksa agung.
“Saya pikir yang sangat perlu profesional adalah di Kejaksaan Agung karena dia menyangkut penegakan hukum. Termasuk di dalam situ adalah penanganan masalah hukum yang menyangkut orang lain,” kata Emrus, Selasa (15/10).
BACA JUGA: Jokowi Ingin Tunjuk Jaksa Agung Nonpartai, Begini Reaksi Ketua KPK
Menurut Emrus, posisi jaksa agung berbeda dengan jabatan menteri dalam negeri (Mendagri) maupun menteri hukum dan hak asasi manusia (Menkumham) yang tidak langsung menangani kasus-kasus hukum. Oleh karena itu, katanya, jabatan Mendagri dan Menkumham masih bisa diisi figur dari partai politik.
“Orang yang ada di situ (Mendagri dan Menkumha, red) bisa dari partai, tetapi khusus di kejagung memang harus profesional murni karena terkait nasib orang lain dalam kasus hukum. Kalau diisi orang partai bisa saja ada kepentingan lain yang mewarnainya,” paparnya.
BACA JUGA: Tak Dilibatkan Susun Kabinet, Begini Respons KPK
Walakin, Emrus menegaskan bahwa kriteria profesional murni atau nonpartai seharusnya berlaku di semua kementerian. Hanya saja, kata dia, yang menjadi pertanyaannya apakah hal itu bisa terwujud.
Emrus mengatakan, politik tak terlepas dari sharing power yang dalam konteks politik Indonesia saat ini adalah bagi-bagi jabatan menteri. Sebab, presiden juga butuh dukungan politik dari parpol.
BACA JUGA: Analisis Bang Emrus soal Keuntungan Gerindra Merelakan Kursi Ketua MPR
“Jadi, dukungan partai politik sangat diperlukan juga. Partai harus dilibatkan dalam susunan kabinet,” ungkapnya.
Namun, Emrus memberi catatan khusus soal jabatan jaksa agung. “Jabatan yang benar harus profesional yang tidak terkait dari partai adalah jaksa agung,” katanya.
Direktur eksekutif EmrusCorner itu mengatakan, kalaupun ada profesional murni yang akan menjadi jaksa agung maka figurnya harus dipastikan benar-benar tak terafiliasi dengan kelompok politik tertentu. “Apakah benar-benar murni profesional, tidak ada kedekatan dengan pusat kekuasaan karena komunikasi yang telah terjalin,” pungkasnya.(boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy