jpnn.com - JAKARTA - Sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, Joko Widodo (Jokowi) semestinya berhati-hati dalam mengeluarkan statemen apapun. Apalagi menyangkut hubungan antarnegara. Hal itu disampaikan pengamat hukum tata negara dari Universitas Parahyangan Bandung, Asep Warlan Yusuf guna menanggapi pernyataan Presiden Jokowi tentang perlunya TNI menenggelamkan kapal-kapal nelayan asing yang masuk perairan RI untuk mencuri ikan. Menurut Asep, pernyataan itu menunjukkan Jokowi tak sensitif.
"Kalau orang sipil yang bilang begitu wajar saja, tetapi perkataan itu keluar dari seorang kepala negara. Artinya, dia main hakim sendiri," tegas Asep, Minggu (23/11). Asep mengakui, di satu sisi pernyataan itu memang menunjukkan ketegasan Jokowi. Namun, lanjut Asep, tetap saja pernyataan itu tidak semestinya terlontar.
BACA JUGA: DPD Pertemukan Honorer K2 dengan Menteri Yuddy
"Seharusnya tidak seperti itu. Tangkap dulu, kemudian sita (kapalnya). Itu namanya terlalu emosional. Takutnya perkataan semacam ini diikuti rakyat Indonesia untuk main hakim sendiri," lanjutnya.
Asep meminta Jokowi untuk meniru presiden terdahulunya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang menunjuk orang-orang yang dianggap pantas jadi jurubicara. Misalnya Andi Alfian Malarangeng untuk dalam negeri, atau Dino Pati Djalal untuk luar negeri.
BACA JUGA: Soal Jaksa Agung Baru, Rohaniawan Anggap Jokowi Lupakan Revolusi Mental
Asep menyarankan Jokowi untuk menunjuk jurubicara, penasihat, dan ahli hukum seperti dari kalangan partai yang memiliki kriteria seperti Hasto Kristanto (PDIP) atau Akbar Faisal (Nasdem). "Dari kalangan lain, bisa juga akademisi ataupun mantan wartawan," tandasnya.(rmo/jpnn)
BACA JUGA: Siapkan Deklarasi Ikatan Ulama dan Dai se-Asia Tenggara
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tunjuk Prasetyo untuk Akhiri Pengaruh SBY di Kejagung
Redaktur : Tim Redaksi